- Cak Imin mengatakan kenaikan anggaran tersebut penting untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat.
- Pemerintah mengalokasikan anggaran Perlinsos sebesar Rp508,2 triliun, naik 8,6 persen dari tahun 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun.
- Menurutnya angka tersebut masih terlalu kecil jika negara ingin mengubah pendekatan perlindungan sosial dari yang bersifat karitatif menjadi produktif.
Suara.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong agar anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) ditingkatkan dua kali lipat menjadi Rp1.000 triliun.
Ia meyakini, kenaikan anggaran tersebut penting untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Menurut Cak Imin, sumber tambahan anggaran bisa diperoleh dari efisiensi penggunaan uang negara yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini (anggaran Perlinsos) Rp508 Triliun. Idealnya dengan efisiensi, dengan mengubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran kita bisa yakin tahun kedua ini Rp1.000 Triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat," kata Cak Imin, dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Perlinsos sebesar Rp508,2 triliun, naik 8,6 persen dari tahun 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun.
Namun menurut Cak Imin, angka tersebut masih terlalu kecil jika negara ingin mengubah pendekatan perlindungan sosial dari yang bersifat karitatif menjadi produktif.
“Selama ini anggaran Perlinsos banyak terserap untuk bantuan jangka pendek seperti sembako. Padahal, paradigma baru yang diamanatkan Presiden Prabowo adalah pemberdayaan, setiap rupiah dari anggaran negara harus berorientasi pada kemandirian masyarakat,” tegasnya.
Dia juga menyebut, arah kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo agar Kemenko PM menegakkan ekonomi konstitusi, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat miskin.
Ia mencontohkan, Presiden juga tengah mengoptimalkan anggaran produktif seperti penambahan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bersumber dari hasil efisiensi dan pengembalian uang korupsi.
Dia menekankan kalau setiap anggaran yang dimiliki Kementerian/Lembaga harus dimaksimalkan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat.
TERPOPULER
