81 Tahun Indonesia Merdeka, Tapi Kemerdekaan Belum Utuh bagi Penyandang Disabilitas Mental

Suara.com - Tepat 81 tahun Indonesia merdeka, kemerdekaan belum tentu dirasakan oleh seluruh warga negara. Bagi penyandang disabilitas mental, kebebasan untuk hidup dan menentukan pilihan sendiri masih menjadi persoalan yang jauh dari selesai.

Koordinator Advokasi Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Fatum Ade bahkan menyebut kemerdekaan bagi penyandang disabilitas mental sebagai sebuah ironi. Sebab, di tengah perayaan kemerdekaan, masih ada penyandang disabilitas mental yang disingkirkan dari lingkungan sosial, dikurung di panti rehabilitasi, diisolasi hingga dipasung.

"Ngomongin merdeka untuk orang dengan disabilitas mental ini adalah satu hal yang ironi banget ya. Kita tahu di Indonesia itu treatment terhadap orang dengan disabilitas atau kesehatan mental, disabilitas mental dan kesehatan mental ini sangat-sangat terbatas," kata Fatum.

Menurut dia, Indonesia masih mengenal pola perawatan melalui rumah sakit jiwa maupun panti rehabilitasi mental. Fatum menilai keberadaan dan pola perawatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme.

Sejarah mencatat bahwa asilum dan panti rehabilitasi era kolonial Hindia Belanda didirikan dengan pendekatan kontrol sosial dan pengamanan lingkungan (custodial care), bukan murni untuk pemulihan medis pasien. Ironisnya, perspektif warisan institusi kolonial ini masih mengakar kuat dan memengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia hingga saat ini. 

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan panti rehabilitasi modern sering kali masih dianggap sebagai tempat "pembuangan" atau isolasi akhir bagi individu yang dianggap menyimpang dari norma sosial, baik karena gangguan jiwa maupun adiksi. 

Pendekatan yang mengutamakan pengekangan fisik dan pengasingan ini menghambat transisi menuju perawatan berbasis komunitas (community-based care) yang lebih humanis, sehingga stigma negatif masa lalu masih terus membayangi sistem kesehatan mental dan rehabilitasi nasional.

12.600 Penyandang Disabilitas Mental Terjebak di Panti

Fatum mengungkapkan PJS pada 2022 menemukan sekitar 12.600 orang dengan disabilitas mental berada di panti-panti rehabilitasi. Angka tersebut, menurut dia, sangat mungkin lebih besar karena merupakan hasil temuan yang didapatkan organisasi.

"Ini bisa jadi lebih banyak dari data temuan kami karena kami organisasi, terbatas dalam lakukan temuan riset," kata Fatum.

PJS menggunakan istilah "terkurung" terhadap penyandang disabilitas mental yang ada di panti rehabilitas karena mereka tidak diberikan persetujuan ketika ditempatkan di panti itu.

Fatum mengatakan, sebagian penyandang disabilitas mental bahkan dipaksa masuk ke panti. Mereka bisa dibawa oleh keluarga, Satpol PP, rumah sakit jiwa, hingga dikirim dari klinik psikiater.

"Yang bisa mengeluarkan mereka dari sana hanya keluarganya," kata Fatum.

Masalahnya tidak berhenti pada proses masuk. Fatum menyebut ada penyandang disabilitas mental yang tinggal di dalam panti selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan belasan hingga puluhan tahun.

Kondisi tersebut, kata dia, juga dipengaruhi keterbatasan pemahaman keluarga mengenai bagaimana merawat dan memperlakukan orang dengan disabilitas mental.

Di Indonesia, menurut Fatum, ketika keluarga tidak memiliki informasi dan akses yang memadai terkait perawatan disabilitas mental, panti rehabilitasi cenderung dipilih sebagai jalan keluar.

"Bahkan rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa, rumah sakit umum yang punya bangsal jiwa, rekomendasi-rekomendasi ini selalu ke panti menjadi salah satu rekomendasi ini," katanya.

Fatum menilai kondisi itu menunjukkan praktik penyingkiran penyandang disabilitas mental ke dalam institusi masih bertahan hingga saat ini.

"Jadi kita mesti melihat bahwa rezim menyingkirkan orang dengan disabilitas mental ke dalam panti masih terus ada, terus kuat dari zaman kolonial sampai sekarang itu tidak berubah-ubah," ujar dia.

Padahal, ia menekankan bahwa panti rehabitasi seharusnya menjadi tempat pemberdayaan penyandang disabilitas mental yang kondisinya telah stabil. Kemudian mereka dilatih keterampilan tertentu agar bisa hidup di tengah masyarakat normal.

"Kalau Bilang Merdeka, Kami Belum Merdeka"

Bagi Fatum, persoalan tersebut membuat penyandang disabilitas mental belum dapat sepenuhnya menikmati kemerdekaan yang telah dirasakan Indonesia secara administratif, hukum, maupun sebagai sebuah negara.

"Kalau tanya soal kemerdekaan, kami kira kami masih mengalami penjajahan seperti itu. Masih mengalami penyingkiran," kata Fatum.

Ia menegaskan, kemerdekaan Indonesia tidak otomatis berarti penyandang disabilitas mental telah bebas dari perlakuan yang membatasi hak dan kebebasan mereka.

"Kita sudah secara administratif, secara de facto, secara hukum, kita memang sudah merdeka, tapi rakyat yang bernama kelompok disabilitas mental ini masih mengalami penyingkiran, masih mengalami perantaian, masih dikurung, masih diisolasi, masih dipasung di tempat-tempat yang oleh negara dan masyarakat dianggap sebagai tempat perawatan, tempat perlindungan bagi disabilitas mental," tuturnya.

Menurut Fatum, tempat yang semestinya menjadi ruang perawatan dan perlindungan justru dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penyiksaan.

"Padahal ternyata yang di sana adalah kekerasan dan penyiksaan yang kami alami," katanya.

Karena itu, ketika ditanya apakah penyandang disabilitas mental sudah benar-benar merasakan kemerdekaan, Fatum memberikan jawaban tegas.

"Jadi itu kalau bilang merdeka, kami belum merdeka karena masih ada institusionalisasi," pungkasnya.