Gus Yaqut Bantah Rugikan Negara! Kebijakan Kouta Haji Diklaim Jadi Penyelamat Fiskal

Muhamad Yasir, Dea Hardiningsih Irianto

Selasa, 18 Agustus 2026 | 15:42 WIB
Gus Yaqut Bantah Rugikan Negara! Kebijakan Kouta Haji Diklaim Jadi Penyelamat Fiskal
Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas saat menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/8/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
baca 10 detik
  • Mellisa Anggraini membantah dakwaan korupsi kuota haji KPK terhada Yaqut di Pengadilan Tipikor Jakarta.
  • Kebijakan pembagian kuota haji tambahan diklaim sebagai penyelamatan fiskal dan diskresi sah untuk mencegah stagnasi pemerintahan.
  • Mantan Menag Yaqut didakwa merugikan negara Rp622 miliar serta menerima uang USD271.500 terkait pengisian kuota haji khusus.

Suara.com - Kuasa hukum mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, membantah pembagian kuota haji khusus sebesar 50 persen dari kuota tambahan sebagai tindakan yang merugikan negara. Sebaliknya, kebijakan tersebut diklaim sebagai langkah penyelamatan fiskal.

Hal itu disampaikan Mellisa saat membacakan perlawanan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam sidang kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024, di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Menurut Mellisa, kebijakan Yaqut terkait pembagian kuota tersebut sah secara administratif.

Ia juga menyebut kebijakan itu memiliki dasar diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, yang dapat digunakan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah stagnasi layanan.

Mellisa menilai keputusan pembagian kuota 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler justru menunjukkan iktikad baik Yaqut, bukan bentuk mufakat jahat untuk menguntungkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Kebijakan tersebut sama sekali bukan merupakan mufakat jahat untuk menguntungkan PIHK secara melawan hukum," kata Mellisa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Persoalkan Standar Hukum Pembagian Kuota

Mellisa juga mempertanyakan standar hukum yang digunakan untuk menentukan pembagian kuota haji tambahan.

Menurut dia, persoalan utama dalam perkara tersebut bukan semata-mata mengenai perbedaan skema pembagian kuota, baik 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus maupun 50 persen untuk masing-masing kuota.

Ia menilai yang menjadi persoalan justru bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan standar hukum apa yang digunakan untuk menilainya.

baca juga

“Kontradiksi tersebut menyebabkan ketidakjelasan norma pembagian kuota tambahan yang menurut penuntut umum sebenarnya wajib ditaati oleh terdakwa,” tutur Mellisa.

“Ketidakjelasan mengenai standar hukum yang menjadi dasar untuk menyatakan perbuatan terdakwa salah menyebabkan terdakwa tidak memperoleh gambaran yang pasti mengenai perbuatan apa sebenarnya didakwakan kepadanya," imbuhnya.

Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar

Dalam perkara ini, JPU KPK mendakwa Yaqut menerima uang sebesar USD271.500. Jaksa menyebut uang tersebut berkaitan dengan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024.

Jaksa menduga pengisian kuota tersebut dilakukan dengan memasukkan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Kebijakan itu disebut tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan diduga bertujuan mengakomodasi permintaan asosiasi PIHK.

Selain itu, jaksa menduga terdapat penerimaan fee percepatan dari jemaah serta pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50 persen tanpa didasarkan pada kajian teknis.

Atas perbuatan tersebut, Yaqut didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebesar USD271.500.

JPU juga mendakwa perbuatannya menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 06/SR/LHP/XXI/PK.01/02/2026 tertanggal 20 Februari 2026.

Dalam perkara dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji tersebut, terdapat empat terdakwa.

Selain Yaqut, mereka yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba, serta mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Hakim Tolak Pengalihan Penahanan Yaqut di Kasus Korupsi Kuota Haji

Hakim Tolak Pengalihan Penahanan Yaqut di Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Selasa, 18 Agustus 2026 | 15:38 WIB

Ngaku Sakit, Permohonan Penangguhan Penahanan Terdakwa Korupsi Haji Asrul Aziz Ditolak Hakim

Ngaku Sakit, Permohonan Penangguhan Penahanan Terdakwa Korupsi Haji Asrul Aziz Ditolak Hakim

News | Selasa, 18 Agustus 2026 | 13:40 WIB

Mohon Izin Kurang Sehat, Eks Menag Yaqut Telan Obat Anti Nyeri Hadapi Sidang untuk 'Lawan' Jaksa

Mohon Izin Kurang Sehat, Eks Menag Yaqut Telan Obat Anti Nyeri Hadapi Sidang untuk 'Lawan' Jaksa

News | Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:53 WIB

Terkini

4 Perbedaan Bedak Marcks Active vs Marcks Classic Kemasan Dus

4 Perbedaan Bedak Marcks Active vs Marcks Classic Kemasan Dus

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 11:05 WIB

Johnny Jansen Puji Tim Geypens Usai TC Timnas Indonesia, Ada Keunggulan yang Jadi Nilai Plus

Johnny Jansen Puji Tim Geypens Usai TC Timnas Indonesia, Ada Keunggulan yang Jadi Nilai Plus

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 11:05 WIB

206 Hadir Fisik dan 82 Izin, Rapat Paripurna ke-12 DPR yang Dipimpin Dasco Penuhi Kuorum Bahas 2 RUU

206 Hadir Fisik dan 82 Izin, Rapat Paripurna ke-12 DPR yang Dipimpin Dasco Penuhi Kuorum Bahas 2 RUU

News | Selasa, 17 November 2026 | 10:59 WIB

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia saat Tak Ikut FIFA Matchday November 2026

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia saat Tak Ikut FIFA Matchday November 2026

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 10:57 WIB

Bakrie Bakal Bangun Proyek Vila Mewah di Yogyakarta, Modalnya Disokong Sindikasi 4 Bank

Bakrie Bakal Bangun Proyek Vila Mewah di Yogyakarta, Modalnya Disokong Sindikasi 4 Bank

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 10:50 WIB

Gubernur Khofifah Salurkan 19 Alsintan bagi Petani Bondowoso untuk Dorong Produktivitas Pertanian

Gubernur Khofifah Salurkan 19 Alsintan bagi Petani Bondowoso untuk Dorong Produktivitas Pertanian

Jatim | Selasa, 17 November 2026 | 10:49 WIB

Desain Mirip Land Rover Defender, SUV Listrik BAIC Xingtan 5X Laris Manis di Tiongkok

Desain Mirip Land Rover Defender, SUV Listrik BAIC Xingtan 5X Laris Manis di Tiongkok

Otomotif | Selasa, 17 November 2026 | 10:46 WIB

7 Kebiasaan Buruk yang Bikin HP Lemot, Sering Tidak Disadari

7 Kebiasaan Buruk yang Bikin HP Lemot, Sering Tidak Disadari

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 10:45 WIB

RUU Adminduk: Fotokopi KTP Bakal Dilarang, NIK Jadi Identitas Tunggal?

RUU Adminduk: Fotokopi KTP Bakal Dilarang, NIK Jadi Identitas Tunggal?

News | Selasa, 17 November 2026 | 10:31 WIB

Ketua Gerindra Sulsel Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Cawapres Prabowo

Ketua Gerindra Sulsel Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Cawapres Prabowo

Sulsel | Selasa, 17 November 2026 | 10:27 WIB

×