DPR-Pemerintah Sepakati Nasib Guru PPPK, Peluang PNS dan Status Full Time Terbuka 2027

Bangun Santoso, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:32 WIB
DPR-Pemerintah Sepakati Nasib Guru PPPK, Peluang PNS dan Status Full Time Terbuka 2027
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai memimpin Rapat Koordinasi antara DPR RI dengan sejumlah kementerian terkait untuk membahas finalisasi status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi finalisasi status guru PPPK di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
  • Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan guru PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi penuh waktu pada tahun 2027.
  • Pemerintah memberikan kesempatan kepada para guru PPPK untuk mengikuti seleksi PNS yang pendaftarannya diperkirakan awal 2027.

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Koordinasi antara DPR RI dengan sejumlah kementerian terkait untuk membahas finalisasi status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Pertemuan ini menjadi titik terang bagi para tenaga pendidik, khususnya mengenai peluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kepastian bagi PPPK paruh waktu.

Dasco menjelaskan, bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi para guru yang masuk ke meja legislatif.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah P3K paruh waktu, P3K, dan keinginan dari P3K menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen," ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut telah mencapai tahap akhir koordinasi.

"Nah, oleh karena itu, pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," lanjutnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memaparkan data terkini serta proyeksi pemenuhan kebutuhan guru nasional. Menurutnya, saat ini terdapat 955.245 guru PPPK dan 231.246 guru PPPK paruh waktu.

"Rekan-rekan sekalian, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini, PPK itu jumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang, dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang," ungkap Rini.

Pemerintah memproyeksikan kebutuhan nasional sebanyak 526.689 formasi yang mencakup berbagai instansi pendidikan. Rini juga membawa kabar baik mengenai jadwal seleksi dan perubahan status pegawai.

baca juga

"Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027," papar Rini.

Selain itu, pemerintah bersiap membuka formasi untuk tahun 2026 yang mencakup institusi pendidikan baru.

"Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda," tambahnya.

Senada dengan kebijakan tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, menyatakan kesiapannya mengikuti skema yang telah disusun oleh Kementerian PANRB.

"Jadi, untuk formasi, kemudian juga jadwal dan mekanisme, tadi sudah disampaikan oleh Ibu MenPANRB. Jadi, kami mengikuti formasi dan juga jadwal yang sudah disepakati," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan bahwa koordinasi serupa telah dilakukan untuk lingkungan madrasah.

Meski ada sedikit perbedaan nomenklatur, Kemenag tetap mengikuti simulasi yang disepakati bersama.

"Sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu MenPAN ya. Jadi, madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan. Sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu ya," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

DPR Dorong Finalisasi Perpres Ojol Akhir Agustus Ini, Perkuat Perlindungan Pengojek dan Kurir

DPR Dorong Finalisasi Perpres Ojol Akhir Agustus Ini, Perkuat Perlindungan Pengojek dan Kurir

Bisnis | Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:25 WIB

Perpres Ojol Ditarget Terbit Akhir Agustus, Pemerintah Tinggal Harmonisasi

Perpres Ojol Ditarget Terbit Akhir Agustus, Pemerintah Tinggal Harmonisasi

News | Selasa, 18 Agustus 2026 | 18:16 WIB

Bukan Cuma Angkut Orang, Perpres Ojol Akan Atur Tarif Barang dan Makanan

Bukan Cuma Angkut Orang, Perpres Ojol Akan Atur Tarif Barang dan Makanan

News | Selasa, 18 Agustus 2026 | 17:19 WIB

DPR Terima Supres Calon Bos Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK

DPR Terima Supres Calon Bos Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK

News | Selasa, 18 Agustus 2026 | 13:36 WIB

11 Calon Hakim Agung dan 3 Cakim Ad Hoc Disahkan DPR, Ini Daftar Namanya

11 Calon Hakim Agung dan 3 Cakim Ad Hoc Disahkan DPR, Ini Daftar Namanya

News | Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:43 WIB

Respons Bencana NTT, DPR RI Kirim Perwakilan dan Siapkan Langkah Darurat

Respons Bencana NTT, DPR RI Kirim Perwakilan dan Siapkan Langkah Darurat

News | Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:37 WIB

Nuzran Joher Dipilih Sebagai Ketua Ombudsman RI Baru, Dasco Ketuk Palu Pengesahan

Nuzran Joher Dipilih Sebagai Ketua Ombudsman RI Baru, Dasco Ketuk Palu Pengesahan

News | Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:27 WIB

Terkini

BI Diprediksi Tahan Suku Bunga, Rupiah Bisa Lebih Melemah

BI Diprediksi Tahan Suku Bunga, Rupiah Bisa Lebih Melemah

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 09:03 WIB

Cara Cek NIK KTP Dapat Bantuan Beras 30 Kg Lewat HP, Ini Link Resminya

Cara Cek NIK KTP Dapat Bantuan Beras 30 Kg Lewat HP, Ini Link Resminya

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 08:59 WIB

Ada Kesempatan Beli, Harga Emas Antam Anjlok Jadi Rp2.514.000/Gram

Ada Kesempatan Beli, Harga Emas Antam Anjlok Jadi Rp2.514.000/Gram

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:56 WIB

Skin Barrier Rusak? Ini Kandungan Skincare yang Bisa Membantu Memulihkannya

Skin Barrier Rusak? Ini Kandungan Skincare yang Bisa Membantu Memulihkannya

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 08:50 WIB

Jika Perusahaan Asuransi Gagal, Nasib Dana Pemegang Polis Bakal Dijamin?

Jika Perusahaan Asuransi Gagal, Nasib Dana Pemegang Polis Bakal Dijamin?

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:48 WIB

Harga Minyak Dunia Naik, Serangan di Selat Hormuz Kembali Picu Kekhawatiran

Harga Minyak Dunia Naik, Serangan di Selat Hormuz Kembali Picu Kekhawatiran

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:44 WIB

Jejaring Bisnis Megaspeed dan Jejak Alice Huang: FBI Hingga Polri Turun Tangan

Jejaring Bisnis Megaspeed dan Jejak Alice Huang: FBI Hingga Polri Turun Tangan

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:41 WIB

ESDM Jelaskan Status Perairan Ujung Kulon, Masuk WUP Tak Otomatis Boleh Ditambang

ESDM Jelaskan Status Perairan Ujung Kulon, Masuk WUP Tak Otomatis Boleh Ditambang

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:41 WIB

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

News | Rabu, 18 November 2026 | 08:39 WIB

BI Rate Diprediksi Tak Berubah, Rupiah Semakin Tertekan?

BI Rate Diprediksi Tak Berubah, Rupiah Semakin Tertekan?

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:34 WIB

×