Rugikan Negara Rp255 Miliar! Bos Isargas Arso Sadewo Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan

Suara.com - Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE) sekaligus Komisaris Isargas Group Arso Sadewo Tjokrosoebroto divonis 5 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk periode 2017-2021.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai Arso terbukti terlibat dalam skema yang menguntungkan Isargas Group hingga 14,41 juta dolar AS.

Dana tersebut digunakan untuk melunasi utang Isargas Group, meski PGN bukan perusahaan pendanaan, lembaga keuangan, maupun lembaga pembiayaan yang berwenang memberikan pinjaman.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan alternatif pertama," ujar Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Negara Rugi Rp255 Miliar

Majelis hakim menilai meski Arso tidak menerima dana pelunasan utang tersebut secara langsung, terlunasinya kewajiban Isargas Group tetap memberikan keuntungan ekonomi kepadanya.

Arso diketahui merupakan pemegang saham mayoritas sebesar 7,5 persen sekaligus pemilik manfaat kelompok usaha tersebut. Pelunasan utang dinilai menyelamatkan nilai kepemilikan saham Arso ketika kondisi perusahaan sedang tidak bankable.

Atas perbuatan Arso bersama sejumlah pihak lainnya, majelis hakim menyatakan keuangan negara mengalami kerugian 15 juta dolar AS atau sekitar Rp255 miliar, dengan asumsi kurs Rp17 ribu per dolar AS.

Selain hukuman penjara, Arso dijatuhi denda Rp250 juta. Jika tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.

Majelis hakim juga membebankan uang pengganti Rp118,25 miliar kepada Arso. Jika tidak dibayar, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

Dengan putusan tersebut, Arso dinyatakan terbukti melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan antara lain perbuatan Arso menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Majelis juga menilai perbuatan tersebut dilakukan melalui jalur di luar mekanisme korporasi yang tidak resmi sehingga merusak tata kelola BUMN.