Kalimantan Dikepung 1.487 Titik Panas, DPR Ingat Pemerintah Karhutla 1997 Jangan Terulang

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah luar biasa atau extraordinary dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kekinian melanda wilayah Kalimantan.

Menurutnya, dampak kebakaran telah meluas ke berbagai sektor vital dan mengancam keselamatan masyarakat.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar tragedi lingkungan besar yang pernah menimpa Indonesia di masa lalu tidak terulang kembali, terutama mengingat puncak fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada Agustus-September 2026.

"Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar, karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” tegas Alex kepada wartawan dikutip Jumat (21/8/2026).

Situasi saat ini dinilai sudah masuk dalam kategori darurat. Data menunjukkan indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya telah mencapai angka 487 pada 19 Agustus 2026, yang masuk dalam kategori berbahaya.

Dampaknya, aktivitas pendidikan terganggu; jam masuk sekolah SD dan SMP ditunda, sementara tingkat PAUD terpaksa dialihkan ke pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap pekat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, terdeteksi total 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan.

Titik terbanyak berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, diikuti Kalimantan Barat (441), Kalimantan Selatan (34), dan Kalimantan Utara (17).

"Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” terang Alex.

Alex menekankan bahwa catatan sejarah kebakaran hebat pada tahun 2014, 2015, dan 2019 menunjukkan puncak Karhutla biasanya terjadi pada periode September hingga November.

Hal itu harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi strategi penanganan yang selama ini dijalankan.

“Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” tegasnya.

Sebagai solusi, legislator dari Dapil Sumatera Barat 1 ini mendorong penguatan deteksi dini berbasis satelit dan optimalisasi peran aktif masyarakat di lapangan.

"Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas,” ujar Alex.

Ia menggarisbawahi bahwa mitigasi Karhutla di Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi serta tata kelola lahan yang berkelanjutan.