Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama

Suara.com - Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mahrus Ali menegaskan penyidik wajib menggunakan Pasal 607 KUHP untuk menjerat tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi setelah 1 Januari 2026, bukan lagi Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5 UU TPPU.

Hal itu disampaikan Mahrus saat menjadi ahli dalam sidang praperadilan yang diajukan eks Jampidsus Febrie Adriansyah dengan nomor perkara 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026).

Mahrus menjelaskan, ketentuan yang digunakan dalam perkara TPPU harus ditentukan berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti.

Jika TPPU dilakukan setelah UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku pada 1 Januari 2026, menurut Mahrus, penyidik mutlak menggunakan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, atau c KUHP.

“Ketika ada orang melakukan tindak pidana TPPU, tempusnya setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu diberlakukan, maka yang digunakan mutlak Pasal 607 ayat 1 huruf a atau huruf b atau huruf c,” kata Mahrus.

Sebaliknya, apabila TPPU terjadi sebelum KUHP baru berlaku, penyidik harus mempertimbangkan prinsip lex favorio, yakni menerapkan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahrus, perbedaan mencolok antara ketentuan lama dalam UU TPPU dan Pasal 607 KUHP terletak pada ancaman pidananya.

UU TPPU mengatur ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Sementara Pasal 607 KUHP mengatur ancaman pidana yang lebih rendah, yakni 15 tahun atau 5 tahun penjara, bergantung pada bentuk perbuatannya.

“Dari sini sebetulnya kesimpulannya adalah penyidik itu wajib menggunakan Pasal 607. Dia tidak boleh mengalternatifkan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang TPPU,” ungkapnya.

TPPU Tak Bisa Berdiri Sendiri

Dalam persidangan tersebut, Mahrus juga menyoroti posisi TPPU yang menurutnya merupakan follow-up crime dan tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana asal atau predicate crime.

Ia berpandangan penyidik harus terlebih dahulu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal dan menemukan bukti permulaan yang cukup sebelum mengembangkan perkara TPPU.

“TPPU itu tidak mungkin terjadi tanpa predicate offense. Tidak mungkin terjadi,” ungkap Mahrus.

Mahrus menyebut penyidikan TPPU tanpa didahului penyidikan tindak pidana asal berpotensi melanggar Pasal 69, Pasal 74, dan Pasal 75 UU TPPU.

Bahkan, menurut dia, penyidik tidak diperbolehkan sejak awal menerbitkan satu surat perintah penyidikan yang sekaligus memuat tindak pidana asal dan TPPU.