- Presiden Prabowo akan meninjau langsung penanganan karhutla di Riau.
- Kementerian Kehutanan mencatat 2.894 titik panas dan 36.047 hektare lahan terbakar di Sumatra.
- Pemerintah memperluas operasi pemadaman terpadu serta menginstruksikan penegakan hukum pada area konsesi korporasi.
Kondisi itu membuat proses pemadaman harus dilakukan secara berulang melalui pembasahan dan penyisiran.
Pras menegaskan seluruh unsur pemerintah, mulai dari pemerintah daerah, BNPB dan BPBD, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni hingga masyarakat, diarahkan bergerak dalam satu komando.
![Pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan terus dilakukan tim gabungan. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/23/99080-karhutla-di-riau.jpg)
Belum Ada Nota Protes Negara Tetangga
Di tengah meluasnya karhutla, pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan dampak kabut asap lintas batas. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengklaim hingga kini belum menerima nota protes resmi dari negara-negara tetangga.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terus dilakukan, termasuk melalui mekanisme ASEAN dan Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Pemerintah Indonesia juga terus berbagi informasi mengenai perkembangan karhutla dan dampaknya dengan negara-negara kawasan.
“Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga terkait perkembangan karhutla dan kabut asap,” kata Nabyl dikutip dari ANTARA.