Sumatra Dikepung 2.894 Hotspot! Prabowo Turun ke Riau Pimpin Penanganan Karhutla

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto akan meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra, khususnya Riau, pada Senin (24/8/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan saat ribuan titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan Prabowo ke Riau merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan efektif.

"Kunjungan ini akan menjadi bagian dari komitmen Presiden untuk memastikan negara hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap," kata Pras kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 hotspot yang terdeteksi di 10 provinsi di Sumatra.

Sumatra Selatan menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 1.410 titik, disusul Riau 480 titik dan Jambi 425 titik.

Luas lahan terbakar di 10 provinsi di Sumatra sepanjang 2026 juga telah mencapai 36.047,64 hektare.

Kondisi tersebut membuat pemerintah memperluas fokus penanganan karhutla setelah sebelumnya Prabowo meninjau penanganan kebakaran di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026).

Dari kunjungan tersebut, pemerintah mempercepat penanganan melalui penambahan armada water bombing, pengerahan personel darat dari TNI, Polri, dan Manggala Agni, serta penyiagaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Prabowo juga menginstruksikan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga menyebabkan atau lalai menjaga area konsesi hingga terbakar. Sejumlah area konsesi korporasi telah mulai diselidiki aparat penegak hukum.

"Fokus penanganan kini akan diperluas ke Sumatra, khususnya Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan," ungkap Pras.

Pemerintah juga menggelar operasi terpadu melalui pemadaman darat, patroli, pengerahan personel, water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api, tetapi juga mencegah munculnya titik panas baru serta mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.

Fokus Lahan Gambut dan Penegakan Hukum

Lahan gambut menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena kebakaran dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan kembali muncul.

Kondisi itu membuat proses pemadaman harus dilakukan secara berulang melalui pembasahan dan penyisiran.

Pras menegaskan seluruh unsur pemerintah, mulai dari pemerintah daerah, BNPB dan BPBD, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni hingga masyarakat, diarahkan bergerak dalam satu komando.

Belum Ada Nota Protes Negara Tetangga

Di tengah meluasnya karhutla, pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan dampak kabut asap lintas batas. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengklaim hingga kini belum menerima nota protes resmi dari negara-negara tetangga.

Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terus dilakukan, termasuk melalui mekanisme ASEAN dan Agreement on Transboundary Haze Pollution.

Pemerintah Indonesia juga terus berbagi informasi mengenai perkembangan karhutla dan dampaknya dengan negara-negara kawasan.

“Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga terkait perkembangan karhutla dan kabut asap,” kata Nabyl dikutip dari ANTARA.