Gugat Dosa Struktural Negara, FIAD Nyatakan Indonesia Darurat Keadilan

"Juni-Juli 2026 terjadi persekusi terhadap transpuan di berbagai daerah. Ini lanjutan intoleransi dan kebencian berbasis seksualistas. Aparat penegak hukum tidak merespons," tutur Dosen Fakultas Hukum UGM, Sri Wiyanti Eddyono atau yang akrab disapa Iyik.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh kegagalan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Iyik menyebut bahwa negara telah memelihara budaya impunitas yang justru melegitimasi aksi-aksi kekerasan berulang.

"Tanpa penyelesaian pelanggaran HAM berat, negara mengirim pesan bahwa kekerasan diperbolehkan jika dilakukan oleh atau demi negara," tegas Iyik.

Ketua Prodi Magister Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM, Samsul Maarif, turut menyoroti aspek tata kelola keagamaan yang dinilai kerap dijadikan alat politik kekuasaan.

Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dan penganut agama minoritas masih terus dilanggengkan melalui regulasi yang timpang.

"Politik keagamaan yang toksik, seperti pada kelompok yang dianggap tidak moderat atau berseberangan, disertai akomodasi melalui konsesi tambang, program MBG, dan sebagainya pada kelompok arus utama yang mendukung pemerintah," beber Samsul.

Atas berbagai persoalan mendasar tersebut, para akademisi dan tokoh menyuarakan desakan perubahan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang yang harus segera dieksekusi demi menyelamatkan masa depan bangsa.

Misalnya dalam isu HAM, forum tersebut mendesak negara membentuk dan mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM berat. Mereka meminta Pengadilan HAM ad hoc dibentuk, korban mendapatkan pemulihan komprehensif, dan negara mengakhiri praktik impunitas.

"Negara harus bertanggung jawab, meminta maaf secara terbuka, dan menjamin tidak terulang," Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito.

Dalam jangka menengah, para tokoh juga mendorong penguatan sistem kesehatan promotif dan preventif. Mereka meminta pula untuk menghadirkan sistem pencegahan kekerasan berbasis gender yang diperkuat hingga menyentuh akar diskriminasi.

Selain itu, perguruan tinggi didorong menjadi ruang riset dan advokasi keadilan gender di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hingga politik.

Dalam jangka panjang, forum menyerukan pembangunan Indonesia yang aman, bebas, adil, dan setara bagi seluruh warga.

"Demokrasi tidak bisa dibangun di atas diskriminasi, kerusakan hutan, dan impunitas. Negara wajib hadir untuk melindungi yang paling rentan: perempuan, anak, masyarakat adat, pekerja migran, kelompok minoritas, dan korban pelanggaran HAM berat," tegas Arie.

Langkah konkret dan komitmen nyata dari seluruh penyelenggara negara menjadi syarat mutlak untuk mengembalikan Indonesia pada rute demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat.

"Indonesia berkeadilan hanya mungkin jika kita berani menangani akar masalah, ketidaksetaraan, kerusakan alam demi kekayaan segelintir orang, dan penolakan negara untuk penegakan HAM," pungkas Arie.