Menhut dan Menteri LH Absen Rapat Karhutla, Istana Beri Penjelasan

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan ihwal ketidakhadiran Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di dua provinsi hari ini.

Diketahui, Raja Juli dan Jumhur Hidayat absen saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke dua posko, masing-masing di Riau dan Sumatera Selatan, untuk memimpin langsung rapat penanganan Karhutla, Senin (24/8/2026).

Pras beralasan ketidakhadiran Raja Juli maupun Jumhur dalam rapat karena kedua menteri tersebut telah melakukan kunjungan.

"Itu kebetulan karena kan beberapa kali juga Menhut sudah berkunjung ke lapangan, kemudian termasuk di Sumatra Selatan Menteri Lingkungan Hidup juga kemarin sudah berkunjung juga ke mari, apa ke Sumatra Selatan, jadi ini hanya kebetulan saja," kata Pras kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Alasan lain mengapa Menhut dan Menteri LH tidak hadir adalah karena Prabowo tengah fokus untuk menambah personel TNI-Polri maupun alat-alat pendukung lainnya.

"Hari ini kan Bapak Presiden memang fokus kepada mengajak Panglima TNI maupun Kapolri untuk menambah kekuatan kalau dibutuhkan personel maupun dibutuhkan alat-alat termasuk heli water bombing, kemudian tadi ada permohonan motor trail yang dimodifikasi gitu. Jadi hanya masalah kebetulan saja," kata Pras.

Sebelumnya diberitakan bahwa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di tiga provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung, dari Posko Aju Penanggulangan Karhutla Sumsel, Senin.

Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta penambahan sumur bor dan sekat kanal di lahan gambut sebagai upaya pencegahan karhutla. Pemerintah juga didorong memperluas operasi modifikasi cuaca untuk membasahi lahan gambut serta mengantisipasi dampak El Nino.

Data Kementerian Kehutanan mencatat 2.894 titik panas di 10 provinsi Sumatera, dengan jumlah terbanyak di Sumsel sebanyak 1.410 titik. Sepanjang 2026, luas lahan terbakar di Sumatera mencapai 36.047,64 hektare.

Kualitas udara juga memburuk di sejumlah daerah, termasuk Pekanbaru yang mencapai indeks 225 atau kategori sangat tidak sehat.

Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai prioritas penanganan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.