REGIONAL:
- Menteri HAM Natalius Pigai memperingatkan tingginya pengangguran di Papua mengancam stabilitas wilayah dan nasional.
- Dalam kunjungan kerjanya di Papua Tengah, Pigai menemukan masyarakat lokal kesulitan mengakses sumber daya penting.
- Pemerintah pusat dan daerah diminta segera memperluas lapangan kerja serta pemberdayaan ekonomi bagi warga Papua.
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan tingginya angka pengangguran dan minimnya akses masyarakat lokal terhadap sumber daya dapat memicu instabilitas di wilayah Papua.
Hal itu disampaikan Pigai setelah menyerap aspirasi masyarakat dalam kunjungan kerja sekaligus mengikuti Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Provinsi Papua Tengah.
Pigai menyoroti tingginya tensi gerakan masyarakat sipil di Papua di tengah situasi keamanan dan konflik bersenjata yang masih belum menentu.
Berdasarkan temuannya di lapangan, ia menyebut sebagian masyarakat Papua merasa tidak mendapatkan akses terhadap sumber daya kekuasaan, baik di bidang politik, pemerintahan, maupun dunia bisnis.
"Apa yang saya lihat, orang Papua sampaikan kepada saya, orang Papua saat ini merasa tidak mendapatkan sumber daya kekuasaan, baik itu di politik maupun juga di pemerintahan atau juga di dunia bisnis," ujar Pigai di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Menurut Pigai, keterbatasan lapangan pekerjaan dan perasaan termarjinalkan berpotensi memicu frustrasi sosial.
Kondisi tersebut kemudian dapat mendorong munculnya berbagai gerakan sipil, terutama dari kalangan angkatan kerja yang belum terserap lapangan pekerjaan.
"Maka mayoritas orang Papua cenderung jobless, penganggur. Situasi ini kami rasakan, di mana gerakan-gerakan sipil di Papua mulai dilakukan oleh mereka yang jobless tersebut, angkatan kerja," ungkap Pigai.
Ia menegaskan persoalan pengangguran di Papua tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah ekonomi. Menurutnya, tingginya angka pengangguran dapat berdampak terhadap stabilitas wilayah hingga nasional.
"Tingginya pengangguran di Papua itu bisa menyebabkan dampak yang paling buruk dalam instabilitas wilayah dan bisa terganggu instabilitas nasional," ujarnya.
Karena itu, Pigai meminta kementerian, lembaga pemerintah pusat, dan pemerintah daerah mengutamakan program pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.
Menurut dia, pembukaan akses ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi frustrasi sosial sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Papua.
Pigai juga menekankan perlunya kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi dalam bidang politik, pemerintahan, dan dunia usaha. (Antara)
TERPOPULER