REGIONAL:
- Ketua Umum FMN Dimas Rafi'i mengkritik program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut berpotensi besar menjadi celah korupsi.
- Dimas menilai pemangkasan anggaran dan berkurangnya transfer ke daerah akibat kebijakan pemerintah telah merugikan masyarakat.
Suara.com - Front Mahasiswa Nasional (FMN) melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam aksi Kamisan, FMN menyoroti dua program yang menjadi andalan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN Dimas Rafi’i mengatakan pihaknya sejak awal menilai kedua program tersebut berpotensi membuka ruang korupsi.
“Sejak awal dijadikan program oleh pemerintahan Prabowo, kita sudah menyampaikan kalau itu program yang pasti akan jadi ruang untuk korupsi, yang pasti ruang berbagi hasil korupsi,” kata Dimas saat ditemui Suara.com usai aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Dimas, kritik FMN bukan hanya tertuju pada pelaksanaan program, tetapi juga menyangkut pengelolaan anggaran negara yang digelontorkan pemerintah untuk membiayai MBG dan Kopdes Merah Putih.
Ia menilai anggaran yang besar tersebut berpotensi tidak sepenuhnya sampai dan dirasakan oleh masyarakat.
“Anggaran negara itu ke Prabowo dan kroni-kroninya,” ujar Dimas.
Dimas mengatakan kekhawatiran yang sejak awal disampaikan FMN semakin menguat setelah kedua program mulai diimplementasikan. Menurutnya, pelaksanaan MBG dan Kopdes di lapangan justru memunculkan berbagai persoalan dan kendala.
“Jadi secara substansial nggak mungkin itu utuh sepenuhnya untuk rakyat. Kemudian setelahnya implementasinya kelihatan begitu banyak masalah, kendala,” katanya.
Selain menyoroti dua program tersebut, Dimas juga menyinggung kondisi anggaran negara yang menurutnya berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ia menilai kebijakan pemangkasan anggaran dan berkurangnya transfer ke daerah justru membuat rakyat menjadi pihak yang menanggung akibat.
“Justru rakyat yang menjadi korban, anggaran dipangkas, transfer ke daerah berkurang, semuanya,” ungkap Dimas.
Atas dasar itu, FMN menyatakan penolakannya terhadap program MBG dan Kopdes Merah Putih. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Reporter: Agustin Dwi Anggraini
TERPOPULER
