REGIONAL:
- Badan Gizi Nasional mengaudit 27.485 dapur MBG di seluruh Indonesia.
- Sebanyak 463 unit dapur dibekukan sementara akibat belum melengkapi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.
- Tindakan pembekuan selama 10 hari tersebut bertujuan mencegah dapur fiktif serta memastikan ketepatan sasaran program.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) membekukan 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah melakukan audit terhadap 27.485 unit yang tercatat beroperasi di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan audit dilakukan untuk memastikan keberadaan dapur, sekolah sasaran, hingga penerima manfaat program MBG sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
"Sekarang ini menurut catatan yang beroperasi kan 27.485. Itu kemudian kami sisir, kami profiling dapurnya dan juga kami cek penerima manfaat," kata Sudaryono, selepas rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Rabu (26/8/2026).
![Survei Dewan Ekonomi Nasional menemukan bahwa program Makan Bergizi Gratis berhasil membentuk ekosistem rantai pasok baru di berbagai daerah Indonesia. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/09/52465-sppg-mbg.jpg)
Dari total SPPG yang disisir, BGN telah menerbitkan surat ketetapan sementara kepada 27.022 unit yang dinilai memiliki data terverifikasi dan tertib.
Pembaruan data terhadap seluruh unit tersebut tetap dilakukan secara berkala.
Sementara 463 SPPG lainnya dikenai pembekuan sementara atau suspend. Tindakan itu diambil karena unit-unit tersebut belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan verifikasi kelayakan teknis.
"Pembekuan tersebut diberlakukan setidaknya selama 10 hari, karena belum melengkapi persyaratan administrasi dan verifikasi kelayakan teknis," ujarnya.
Selama masa pembekuan, pengelola 463 SPPG diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen. Di antaranya data profil unit pelayanan, foto kondisi fisik dapur, serta profil rinci sekolah yang menjadi sasaran layanan.
BGN juga melakukan verifikasi silang untuk memastikan data operasional setiap dapur sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satu caranya dengan mengirimkan surat konfirmasi dan surat elektronik kepada kepala sekolah penerima program.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah adanya SPPG fiktif maupun unit yang sebenarnya belum beroperasi tetapi sudah tercatat dalam sistem.
Penertiban juga menjadi bagian dari upaya BGN memastikan anggaran dan pelaksanaan program MBG benar-benar menyasar penerima manfaat yang dituju.
"Jadi kami betul-betul pastikan bahwa dapur ini beroperasi dan melayani sekolah-sekolah begitu kira-kira," katanya. (Antara)
TERPOPULER