Grib Jaya Akui Hercules Hadir di Titik Ricuh Demo 27 Agustus: Pantau dan Jaga Kondusivitas

Suara.com - DPP GRIB Jaya membantah Ketua Umumnya, Hercules Rosario Marshal, terlibat dalam kerusuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi di Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Kehadiran Hercules bersama sejumlah anak buahnya di lokasi diklaim untuk memantau situasi dan menjaga kondusivitas, bukan memprovokasi atau terlibat bentrokan.

Bantahan tersebut disampaikan Divisi Hukum DPP GRIB Jaya Wilson Colling menyusul beredarnya sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan Hercules berada di lokasi setelah kericuhan.

Wilson meminta publik tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar.

"Kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi, ataupun terlibat dalam benturan fisik," kata Wilson dalam keterangannya kepada Suara.com, Sabtu (29/8/2026).

Ia juga menegaskan tidak pernah ada instruksi organisasi kepada anggota untuk mengikuti demonstrasi maupun melakukan kegiatan yang berkaitan dengan aksi tersebut.

"Hal yang juga perlu ditegaskan adalah bahwa secara organisatoris tidak pernah ada instruksi untuk mengikuti demonstrasi maupun melakukan kegiatan apa pun yang berkaitan dengan aksi tersebut," ujarnya.

Bantah Seruan "Pulang" sebagai Provokasi

Wilson turut memberikan penjelasan mengenai seruan "pulang-pulang" yang terdengar dalam salah satu video. Menurut dia, ucapan tersebut tidak seharusnya dipisahkan dari konteks situasi saat itu.

Ia menilai seruan untuk pulang justru dapat dimaknai sebagai imbauan agar masyarakat meninggalkan lokasi secara tertib ketika situasi mulai tidak kondusif dan berpotensi menimbulkan gesekan.

"Seruan untuk “pulang” justru dapat dimaknai sebagai imbauan agar masyarakat atau massa meninggalkan lokasi secara tertib ketika situasi sudah tidak kondusif," katanya.

Wilson meminta masyarakat maupun aparat melihat rekaman secara utuh serta mengaitkannya dengan kronologi, keterangan saksi, dan alat bukti lain sebelum menyimpulkan adanya tindak pidana.

Menurutnya, video yang beredar di media sosial merupakan informasi yang tetap perlu diverifikasi dan tidak dapat dijadikan vonis terhadap seseorang.

"Video adalah bagian dari informasi yang harus diverifikasi, bukan vonis," tegasnya.

Polisi Masih Dalami Dugaan Keterlibatan Ormas

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan masih mendalami dugaan keterlibatan Grib Jaya dalam kericuhan 27 Agustus 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan polisi belum dapat memastikan kabar mengenai adanya ormas yang ikut mengusir massa di tengah kericuhan. Polisi masih melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di media sosial.

"Kalau terkait tentang (keterlibatan) Ormas kami masih melakukan pendalaman terkait karena fakta harus terverifikasi. Kami mohon waktu," kata Budi kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Budi juga belum memberikan keterangan terkait dugaan keberadaan Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal di lokasi kerusuhan.

"Kita akan mendalami, karena teman-teman harus memahami banyak unggahan di media sosial yang disinformasi, provokasi dan hoax," ujarnya.

Naik Truk dan Bawa Bambu

Sebelumnya, dalam video yang beredar di meadia sosial memperlihatkan sosok diduga Hercules turun dari mobil di ruas jalan tol saat kerusuhan berlangsung. Video lainnya memperlihatkan sejumlah truk membawa orang-orang yang dinarasikan anggota Grib Jaya menenteng bambu menuju lokasi kerusuhan.

Di tengah beredarnya berbagai informasi tersebut, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan fakta mengenai dugaan keterlibatan ormas maupun pihak-pihak tertentu dalam kericuhan.

Sementara Wilson menegaskan GRIB Jaya menyerahkan dugaan tindak pidana kepada proses hukum dan meminta setiap pihak tetap mendapatkan hak untuk menjelaskan fakta serta membela diri secara hukum.

"Kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras membangun narasi di media sosial. Kebenaran harus ditemukan melalui fakta, kronologi, bukti, dan proses hukum yang adil," pungkas Wilson.