REGIONAL:
- Tim Advokasi untuk Demokrasi menyoroti dugaan pengerahan ormas dalam demonstrasi berujung kericuhan di Jakarta, pada 27 Agustus 2026.
- GRIB Jaya mengakui ketua umumnya Hercules berada di lokasi kerusuhan, namun membantah terlibat dalam tindakan kekerasan.
- KontraS mendesak kepolisian agar mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan dan kematian warga Pejompongan secara transparan.
Suara.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah kelompok sipil atau organisasi masyarakat (ormas) dalam penanganan demonstrasi yang berujung kericuhan pada 27 Agustus 2026.
Mereka menilai, jika pengerahan kelompok sipil tersebut benar terjadi, hal itu berpotensi menunjukkan negara melepas tanggung jawab menjaga keamanan dan justru membuka ruang konflik horizontal.
Anggota TAUD Gema Gita mengatakan, berdasarkan temuan timnya, terdapat sejumlah kelompok sipil yang diduga datang secara terorganisir ke sekitar lokasi demonstrasi. Salah satunya disebut memiliki ciri menggunakan ikat kepala putih.
"TAUD mengamati ada massa berikat kepala putih datang ke lokasi aksi melewati jalan tol eh tanpa melakukan pembayaran di gerbang tol, mereka beriring-iringan, kemudian juga mengangkut massa, maupun melenggang di dalam tol, serta di beberapa titik diiringi sejumlah aparat yang mengacungkan ibu jarinya ketika massa berikat kepala putih tersebut bernyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan," kata Gema dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, (31/8/2026).
Selain kelompok berikat kepala putih, TAUD menduga terdapat kelompok lain dengan ciri fisik berpostur tegap yang juga dikerahkan ke lokasi.
Gema mengatakan pihaknya masih mendalami latar belakang kelompok-kelompok tersebut, termasuk dugaan adanya perlakuan berbeda dari aparat ketika berhadapan dengan kelompok sipil tersebut dibandingkan dengan demonstran.
Menurut dia, dugaan pengerahan kelompok sipil juga perlu diperiksa karena muncul tudingan penggunaan kekerasan terhadap demonstran maupun warga di sekitar lokasi kericuhan.
"Belum dapat dipastikan mana di antara kelompok ini yang bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap Bambang Setiawan, korban meninggal dunia seorang pedagang cermin yang kemudian kita ketahui bersama melalui pemberitaan," ujarnya.
Gema menilai dugaan pengerahan kelompok sipil, apabila terbukti, dapat memperuncing konflik horizontal di tengah masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus dinilai menunjukkan adanya persoalan dalam tanggung jawab negara menjaga keamanan warga.
Usut Tanpa Pandang Bulu
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya juga mengecam dugaan pengerahan ormas dalam penanganan demonstrasi.
Dimas mengakui masyarakat sipil dapat mengambil peran dalam menjaga ketertiban. Namun, menurutnya, peran tersebut tidak boleh dilakukan dengan pendekatan kekerasan.
TAUD juga masih menyelidiki lebih lanjut identitas dan afiliasi kelompok yang diduga terlibat dalam pengerahan tersebut. Mereka meminta kepolisian mengusut dugaan kekerasan yang menewaskan pedagang cermin di Penjompongan, Bambang Setiawan secara transparan dan tidak diskriminatif.
"Apabila kelompok itu memang punya kemurnian untuk menjaga lingkungan dan ketertiban dan bukan disponsori oleh lembaga negara atau penyelenggara negara, harusnya polisi juga melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang tidak pandang bulu atau tidak diskriminatif, dan berani untuk melakukan pengusutan terhadap terbunuhnya almarhum Pak Bambang Setiawan," jelasnya.
GRIB Jaya Akui Hercules Berada di Lokasi
TERPOPULER
