Kabut Asap Kian Parah, Anwar Ibrahim Singgung Perusahaan yang Terlibat Karhutla

Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menilai mekanisme ASEAN dalam menangani kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diperbaiki.

Menurutnya, persoalan tersebut harus mendapat perhatian lebih serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan bayi.

“Ada ruang untuk penambahbaikan (mekanisme menangani kabut asap lintas batas). Saya rasa menteri-menteri ASEAN perlu melihat dengan lebih serius karena ini berdampak pada manusia, terutama anak-anak dan bayi,” kata Anwar dinukil dari Berita Harian.

Anwar menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri acara pertemuan Perdana Menteri bersama pegawai Kementerian Perladangan dan Komoditas Malaysia.

Ia menyoroti kondisi kabut asap yang terjadi di Serian, Sarawak, yang menurutnya sudah mengkhawatirkan.

“Kita sudah melihat kondisi kabut asap di Serian, sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Serian Dilanda Kabut Asap Parah

Pemerintah Malaysia sebelumnya menetapkan status darurat di seluruh wilayah Serian setelah kualitas udara di kawasan tersebut mencapai tingkat yang dinilai membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Keputusan tersebut mendapat persetujuan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan mempertimbangkan nasihat Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Abang Johari Tun Openg, serta sejumlah lembaga terkait.

Kondisi tersebut kembali menghidupkan persoalan kabut asap lintas batas yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu isu lingkungan di kawasan Asia Tenggara.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dapat terbawa angin melintasi batas negara.

Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah sumber kebakaran, tetapi juga negara-negara tetangga.

Anwar Minta Penyebab Kebakaran Dikaji Menyeluruh

Anwar juga meminta persoalan pembakaran terbuka di Indonesia dilihat secara menyeluruh sebelum tuduhan diarahkan kepada pihak tertentu.

Menurut dia, sumber kebakaran yang terdeteksi banyak berasal dari kawasan hutan.

Namun, pemerintah Malaysia tetap membuka kemungkinan adanya keterlibatan perusahaan Malaysia dalam aktivitas pembakaran jika ditemukan bukti.

“Pembakaran yang dapat kita deteksi banyak berasal dari hutan. Namun, kalau ada perusahaan Malaysia yang terlibat, kita beri ruang kepada Indonesia untuk mengambil tindakan,” kata Anwar.

Ia menegaskan pemerintah Malaysia tidak akan melindungi perusahaan Malaysia apabila terbukti melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia.

“Kalau ada perusahaan, tentunya kalau terjadi di sana, tindakan dilakukan di sana dan kita tidak akan mempertahankan mereka,” ujarnya.

Anwar menekankan dampak terhadap masyarakat menjadi alasan utama agar persoalan tersebut dibahas secara lebih serius di tingkat ASEAN.

“Isu kabut asap lintas batas perlu diberi perhatian serius karena dampaknya menimpa negara tetangga dan kesehatan masyarakat,” kata Anwar.