Badan Geologi Tak Perlu Dilebur ke BMKG: Dinilai Bisa Ganggu Fokus Mitigasi Bencana

Suara.com - Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menanggapi wacana penggabungan Badan Geologi dengan BMKG.

Menurutnya, penggabungan seluruh unit kerja Badan Geologi ke dalam BMKG justru berpotensi merusak fokus utama penanganan bencana dan fungsi kedua lembaga.

Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menekankan bahwa skema yang ideal bukanlah melebur seluruh Badan Geologi, melainkan hanya menarik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) ke dalam naungan BMKG. 

Usulan itu bahkan, kata Dwikorita sudah disampaikan sejak ia masih menjabat.

"BMKG itu sudah mengajukan usulan agar bukan Badan Geologi, tapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu bisa disatukan ke dalam BMKG," kata Dwikorita dikutip, Kamis (10/9/2026).

Dijelaskan Dwikorita, persoalan utama yang mendasari usulan integrasi tersebut adalah kendala teknis dalam pertukaran data secara real-time. Selama ini, BMKG mengemban mandat untuk menerbitkan peringatan dini bencana.

Namun seluruh peralatan pemantauan dan fasilitas observasi gunung api berada di bawah wewenang PVMBG.

"Pelajarannya adalah kami tidak bisa mengeluarkan peringatan dini karena semua fasilitas, perlengkapan monitoring, dan sebagainya ada di Pusat Vulkanologi tapi peringatan dininya di kami (BMKG)," ujarnya.

Kondisi ketimpangan struktur organisasi disinyalir turut mengganggu optimalisasi pemantauan bencana gunung api. Ia menuturkan bahwa PVMBG saat ini berstatus unit eselon II di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), struktur yang dinilai membatasi ruang gerak serta alokasi anggaran mitigasi bencana.

"Dan sayangnya PVMBG itu eselon II. Eselon II itu kan anggarannya kalah dengan eselon II yang lain. Apalagi bencana itu kan orang berpikir Kementerian ESDM itu kan ngurusin sumber daya ya, bukan ngurusin bencana kan?" tuturnya.

Dwikorita membandingkan tata kelola ini dengan skema kelembagaan di Jepang melalui Japan Meteorological Agency. Lembaga tersebut mengintegrasikan seluruh fungsi mitigasi bencana.

Mulai dari pemantauan cuaca, gempa bumi, tsunami, hingga gunung api di bawah satu atap komando. Sehingga proses analisis dan pengeluaran peringatan dini berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi.

Dwikorita menegaskan bahwa melebur seluruh tugas Badan Geolog ke BMKG merupakan langkah yang tak tepat. Jika hal itu dilakukan, BMKG justru akan kehilangan fokus utamanya dalam menangani mitigasi bencana akibat beban kerja non-bencana yang terlampau luas.

"Nah, kalau itu semua satu badan dimasukkan BMKG, malah BMKG lupa tugas utamanya. Nanti jadi ngurus yang lain-lain," ucapnya.

Lebih dari itu, Ia mendorong agar usulan akademis yang pernah diajukan BMKG dikaji ulang oleh pemerintah. Penggabungan PVMBG ke dalam BMKG sebagai unit kedeputian setara eselon I dinilai sebagai jalan keluar paling tepat.

"Jadi perlu ada kajian akademik ya, kalau perlu ditinjau lagi usulan BMKG beberapa tahun yang lalu itu. Impian itu semoga bisa terwujud, tapi yang tepat. Jangan semua dibedol masuk itu malah saling menghancurkan," pungkasnya.