Suahasil Nazara dari Partai Apa? Dilantik Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

Suara.com - Pergantian mendadak di jajaran Kabinet Merah Putih kembali menjadi sorotan publik. Pada Senin, 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang hanya menjabat sekitar satu tahun.

Suahasil Nazara sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Banyak pihak bertanya-tanya mengenai latar belakang politiknya, mengingat posisi Menteri Keuangan sangat strategis dalam mengelola keuangan negara dan mendukung program prioritas pemerintah.

Pertanyaan “Suahasil Nazara dari partai apa?” pun ramai dibahas di berbagai media dan platform digital.

Purbaya Yudhi Sadewa, yang dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati, dicopot setelah masa jabatan yang relatif singkat.

Sementara itu, Suahasil yang sudah lama berkiprah di Kementerian Keuangan dipercaya naik ke posisi puncak. Hal ini memunculkan spekulasi tentang pertimbangan profesionalisme versus afiliasi politik dalam reshuffle kabinet.

Sebagai ekonom dan akademisi berpengalaman, penunjukan Suahasil dianggap sebagai pilihan yang mengedepankan kontinuitas kebijakan fiskal.

Namun, publik tetap penasaran dengan identitas politiknya di tengah dinamika pemerintahan Prabowo Subianto yang melibatkan berbagai kekuatan partai.

Profil Suahasil Nazara

 

Suahasil Nazara lahir di Jakarta pada 23 November 1970. Ia menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia dan lulus pada 1994.

Kemudian ia melanjutkan studi ke Cornell University, Amerika Serikat, meraih gelar Master of Science pada 1997, lalu menyelesaikan gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Latar belakang akademik yang kuat ini menjadi fondasi kariernya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999, hingga dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009.

Sebelum masuk ke jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, Suahasil pernah menjabat berbagai posisi penting di UI, termasuk Kepala Lembaga Demografi dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.

Kariernya di pemerintahan dimulai secara intensif ketika ia ditunjuk sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) secara definitif pada 31 Oktober 2016.

Pada 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Wakil Menteri Keuangan mendampingi Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Indonesia Maju.

Jabatan yang sama dilanjutkannya di Kabinet Merah Putih setelah dilantik kembali pada 21 Oktober 2024.

Mengenai afiliasi partai, Suahasil Nazara tercatat sebagai independen. Ia tidak tergabung dalam partai politik mana pun.

Status non-partisan ini menjadikannya figur teknokrat yang diangkat berdasarkan kompetensi dan pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal, bukan karena dukungan partai tertentu. Hal ini sejalan dengan beberapa pejabat ekonomi sebelumnya yang juga berasal dari kalangan profesional.

Sebagai Menkeu baru, Suahasil menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Ia berkomitmen agar anggaran negara tetap dapat dipercaya, mampu mendukung program prioritas pemerintah, serta menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap PDB.

Menurutnya, pergantian ini lebih merupakan kelanjutan pekerjaan di Kementerian Keuangan, bukan perubahan arah kebijakan yang drastis. Ia juga optimistis bahwa pasar akan memahami logika profesional di balik penunjukan tersebut.

Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian, kebutuhan pembiayaan program-program pemerintahan Prabowo, serta upaya menjaga stabilitas makroekonomi menjadi fokus utama.

Pengalaman panjang Suahasil di BKF dan sebagai Wamenkeu diharapkan mampu memastikan transisi berjalan mulus serta menjaga kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dengan latar belakang akademisi murni dan status independen, penunjukan Suahasil Nazara mencerminkan preferensi Presiden Prabowo terhadap figur yang berpengalaman di internal Kementerian Keuangan. Publik kini menanti langkah konkretnya dalam menjaga APBN yang sehat, kredibel, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.