Kenapa Purbaya Diganti? Pengamat Soroti Gaya Komunikasi Blak-Blakan dan Efek Politiknya

Suara.com - Pergantian kursi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara, bukan tanpa sebab. Komunikasi ala koboi yang melekat pada diri Purbaya dinilai menjadi salah satu alasan.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai gaya komunikasi Purbaya yang blak-blakan dan cenderung tanpa basa-basi patut menjadi salah satu faktor yang dibaca dalam konteks pergantian dirinya sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan. 

Meski berhasil mendongkrak popularitas Purbaya di mata publik, Arifki mengatakan gaya komunikasi blak-blakan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite politik.

“Purbaya punya gaya komunikasi yang menarik secara politik. Dia berani bicara apa adanya dan tidak terlalu birokratis, sehingga mudah mendapat perhatian publik. Tetapi sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Pasar bisa membacanya sebagai sinyal kebijakan, sementara elite politik bisa membacanya sebagai sikap politik,” ujar Arifki dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Arifki menyorot gaya komunikasi Purbaya saat terlibat perdebatan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai obligasi daerah. 

Secara substansi, kata Arifki, perdebatan tersebut berada dalam ranah kebijakan fiskal. Namun, karena Pramono merupakan salah satu figur penting PDIP, polemik tersebut memiliki dimensi politik yang tidak bisa sepenuhnya diabaikan. 

“Secara tidak langsung, perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik,” kata Arfiki.

Menurutnya sensitivitas politik juga terkesan dari pernyataan Purbaya dalam menyampaikan pandangan persoalan utang Whoosh. Mengingat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung erat kaitannya dengan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Arifki mengatakan ketika seorang menteri keuangan berbicara soal beban pembiayaan Whoosh, publik tidak hanya melihat angka dan utang. Ada legacy pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh. 

“Karena itu, pernyataan tersebut secara tidak langsung bisa dibaca sebagai evaluasi terhadap kebijakan Jokowi,” ujarnya.

Pembagian dividen Danantara dengan Kementerian Keuangan tidak luput dari sorotan. Menurut Arifki, perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut sebenarnya wajar dalam sebuah pemerintahan, tetapi menjadi sensitif ketika berlangsung secara terbuka. 

Melalui persoalan tersebut, publik justru bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan. Padahal pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

“Kalau tiga kasus ini ditarik dalam satu garis, bukan berarti Purbaya salah secara substansi. Tetapi terlihat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif. Ketika yang disentuh adalah PDIP, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik,” jelas Arifki.

Gaya komunikasi blak-blakan Purbaya menjadi paradoks. Melalui gaya bicara yang terbuka apa adanya, Purbaya mendapat popularitas cepat karena mampu membuat publik mendapatkan informasi langsung. 

Tetapi yang perlu diingat adalah popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Arifki mengatakan seorang menteri keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan.