Ruang Fiskal Makin Sempit, Suahasil Dihadapkan pada Ujian Ekonomi yang Berat

Suara.com - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yudistira Hendra Permana menyoroti tantangan Menteri Keuangan baru Suahasil dalam mengelola fiskal di tengah ruang anggaran yang semakin sempit. Persoalan inflasi, pertumbuhan ekonomi yang belum terdiversifikasi, hingga ketergantungan pada penerimaan komoditas menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi.

Yudistira menilai tantangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kondisi makroekonomi Indonesia.

Menurutnya, fiskal pemerintah perlu dibaca bersama dengan kemampuan masyarakat menjaga konsumsi dan struktur perekonomian yang menopang pertumbuhan. Salah satu persoalan yang disoroti ialah inflasi.

"Dan sayangnya inflasinya itu justru bertambah atau atau didorong oleh faktor-faktor yang bukan dari permintaan. Ya, bukan dari konsumsi rumah tangga, tetapi lebih kepada andilnya itu komponen-komponen yang sifatnya barang bahan makanan masih bergejolak, volatile food inflation gitu," kata Yudistira kepada Suara.com, Rabu (16/9/2026).

Selain itu, tekanan inflasi juga perlu diwaspadai dari harga barang yang diatur pemerintah, termasuk tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kenaikan harga komponen tersebut berpotensi menekan kemampuan belanja masyarakat.

Yudistira mengingatkan tekanan inflasi tidak hanya berdampak pada harga barang, tetapi turut berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga.

"Apakah ini kemudian akan terjadi potensi deflasi yang seperti tahun 2024 kemarin ya?" tanyanya.

Di sisi lain, Yudistira menyinggung pertumbuhan yang berada di atas 5 persen, tetapi masih jauh dari target pertumbuhan 8 persen. Ia menilai capaian angka tersebut perlu dilihat dari sektor-sektor yang menjadi sumber pendongkraknya.

Menurut dia, hilirisasi menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, aktivitas tersebut masih terkonsentrasi di kawasan dan sektor tertentu sehingga manfaatnya belum tersebar luas ke berbagai sektor perekonomian.

"Jadi pertumbuhan ini memang angkanya terlihat meyakinkan, tetapi strukturnya boleh dibilang apa ya? Mungkin rapuh ya, komposisinya rapuh. Karena masih didorong oleh satu sektor tertentu gitu. Belum terdiversifikasi," tuturnya.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan hilirisasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk sejak penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Menurut Yudistira, kebijakan larangan ekspor mineral mentah belum sepenuhnya diikuti diversifikasi struktur ekonomi.

Indikasi lain terlihat dari sektor manufaktur. Yudistira menyebut penurunan manufacturing index sebagai hal yang perlu diwaspadai karena berlawanan dengan gambaran pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

"Manufacturing index itu turun tuh di Indonesia. Nah, ini yang patut diwaspadai begitu. Kan tadi agak tadi, pertumbuhannya naik tetapi manufacturing index-nya kok turun gitu," tandasnya.

Selain persoalan struktur ekonomi, tantangan fiskal juga berada pada transfer ke daerah. Yudistira menyoroti alokasi transfer ke daerah dalam APBN 2026 yang berada di kisaran Rp690 triliun dan masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penurunan terbesar pada dana bagi hasil (DBH).

"Ini kan penurunan terbesar ini ada di DBH. Nah, ini bagaimana ini bisa memicu pertumbuhan pembangunan di daerah-daerah, provinsi-provinsi, kabupaten, kayak gitu," ucapnya.

Yudistira kemudian menyoroti kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai salah satu komponen yang mengompensasi penerimaan fiskal. Kenaikan PNBP tersebut dinilai perlu ditelaah lebih jauh untuk mengetahui apakah berasal dari penguatan penerimaan yang berkelanjutan atau faktor eksternal.

"Ya, tetapi ini kok belum saya tuh melihat berita narasi tentang ini hasil dari yang memang perusahaan-perusahaan itu kuat dari hasil apa istilahnya? Ada reformasi penerimaan begitu. Tetapi ya windfall saja, windfall komoditas, commodity windfall," ujarnya.

"Ini yang kemudian mengkhawatirkannya adalah ya pada akhirnya tahun ini mungkin masih bisa selamat gitu ya dengan windfall tersebut," imbuhnya.

Tantangan berikutnya ialah penyusunan RAPBN 2027. Yudistira menilai pergantian Menkeu pada September membuat ruang manuver kebijakan fiskal semakin terbatas karena proses penyusunan anggaran tahun depan sudah berjalan.