Mahfud MD Bongkar 2 Kelemahan Mendasar Purbaya Usai Dicopot Prabowo, Komunikasi dan Substansi

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti kinerja Purbaya Yudhi Sadewa setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencopot jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai pengganti.

Mahfud MD menilai, ekspektasi publik terhadap Purbaya pada awalnya tergolong tinggi, namun performanya dinilai menyisakan catatan kritis mendasar.

"Nah, menyangkut Purbaya memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya," terangnya sebagaimana dikutip, Rabu (16/9/2026).

Mahfud merinci dua poin evaluasi utama terhadap Purbaya, yakni tata kelola komunikasi publik dan penanganan persoalan substansi di kementerian.

"Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian, substansi urusannya juga tidak beres," kata Mahfud.

Terkait komunikasi publik, Mahfud menilai Purbaya kerap menyederhanakan masalah ekonomi yang kompleks dan memberikan harapan yang tidak realistis kepada masyarakat.

"Dia memberi harapan orang. Itu gampang, itu nanti untuk pertumbuhan ekonomi, nanti gampang. Kemudian semuanya dianggap gampang. Orang yang bertanya kepada dia malah dilecehkan," jelasnya.

Mahfud menyinggung perlakuan Purbaya terhadap kalangan ahli saat berdiskusi di ruang publik.

"Dulu ada seorang pakar kan bicara, 'Anda kan bukan ekonom, tidak tahu apa-apa.' Kan gitu kan di depan forum. Kayak gitu, ngejek sekali," ungkapnya.

Pada aspek substansi, Mahfud menyoroti realisasi pernyataan dan janji Purbaya yang kerap berubah, sembari membandingkannya dengan karakter Suahasil Nazara.

"Janjinya nggak ada yang bisa ditepati dan berubah macam-macam. Nah mudah-mudahan Pak Suahasil ya orangnya nggak banyak bicara sebenarnya," tuturnya.

Kritik terhadap substansi kinerja Purbaya juga dikaitkan dengan strategi penerimaan negara, khususnya kebijakan penarikan pajak yang menuai polemik di tengah masyarakat.

"Bekerja dan bagus mudah-mudahan kesan yang selama ini untuk mendapat pendapatan negara ini mengejar-ngejar pajak sampai hal-hal yang tidak penting, apa yang tidak layak ditarik pajaknya," katanya.

Mahfud menegaskan bahwa keluhan publik terkait agresivitas pemungutan pajak terus bergulir di ranah digital.

"Mungkin itu berlebihan yang di medsos itu, tapi suara seperti itu nggak pernah bisa berkurang. Nah dari sudut substansi juga kan begitu," bebernya.

Selain persoalan perpajakan, Mahfud menyinggung inkonsistensi sikap Purbaya terkait pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

"Ya substansi, janji-janjinya (Purbaya) itu tidak jalan. Misalnya dulu ketika bicara Whoosh. Ya, mula-mula dia sama dengan pandangan masyarakat. Pandangan kita lah itu harus jangan ditanggung negara. Karena sejak semula memang itu dinyatakan tidak pakai APBN," timpalnya.

Mahfud mempersoalkan penggunaan APBN yang akhirnya dibebankan pada proyek tersebut serta ketidakjelasan dokumen kerja samanya.

"Nah tiba-tiba pakai APBN dan harganya setiap kali lipat dari apa yang sudah disepakati dengan Jepang. Dan yang penting, yang paling penting bagi konstitusi, dokumen perjanjian Whoosh itu sampai sekarang nggak ada," kuncinya.

Terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru, Mahfud memandang langkah itu sebagai keputusan yang tepat.

"Ini sebuah upaya perbaikan dan pilihannya kepada Pak Suahasil Nazara menurut saya oke juga," ujar Mahfud dikutip, Rabu (16/9/2026).

Mahfud mengenal rekam jejak Suahasil saat masih bertugas bersama di kabinet pemerintahan periode sebelumnya.

"Seorang birokrat profesional gitu ya. Profesional, saya bekerja dengan dia lima tahunan lah, empat sampai lima tahun. Cukup profesional dan correct," ucapnya.

Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan tersebut dipandangnya sebagai peluang untuk menata ulang tata kelola fiskal negara ke depan.

"Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suahasil," tukasnya.