REGIONAL:
- Presiden Prabowo melontarkan sindiran keras kepada oknum pakar saat HUT ke-28 PAN pada 19 September 2026.
- Dosen UMY Fajar Junaedi menyatakan penggunaan istilah pejoratif oleh presiden berisiko merusak etika komunikasi publik demokrasi.
- Fajar menyarankan pemerintah dan akademisi kembali pada kebijakan berbasis data serta menjaga kejujuran intelektual tanpa penghinaan.
Suara.com - Sindiran keras Presiden Prabowo Subianto terhadap oknum pakar dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) mendadak jadi sorotan publik. Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan dinamika kualitas wacana di ruang publik saat ini.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menegaskan bahwa kebijakan negara sepatutnya dilandasi oleh argumen berbasis data (evidence-based policy), bukannya terjebak dalam aksi saling merendahkan antara pemerintah dan para pengkritiknya.
"Saya melihat pernyataan Presiden Prabowo Subianto di HUT ke-28 PAN tidak boleh dibaca hanya dari satu kata yang paling keras, yaitu goblok," kata Fajar kepada Suara.com, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Fajar, pola pidato tersebut diawali dengan komitmen kesejahteraan dan gizi anak, sebelum akhirnya bergeser pada sindiran terhadap praktik kepakaran tertentu di ruang publik.
Ia menegaskan bahwasanya gaya bahasa lisan yang digunakan Presiden berfungsi merapatkan audiens di forum internal partai.
Meski demikian, dari sisi etika komunikasi publik, Fajar memberikan catatan kritis terhadap pemilihan diksi oleh seorang pejabat tertinggi negara.
Penggunaan istilah pejoratif oleh pemimpin publik dinilai berisiko menurunkan derajat diskursus dan menciptakan preseden buruk dalam menyikapi perbedaan pendapat.
"Pemimpin publik sebaiknya menjaga martabat bahasa karena kata dari presiden membentuk iklim diskursus. Kata pejoratif mudah menjadi preseden bahwa perbedaan pendapat boleh diselesaikan dengan penghinaan status," kata dia.
Dalam demokrasi yang sehat, kata dia, membutuhkan hubungan yang saling menghormati antara pemegang kekuasaan dan komunitas intelektual.
Menurutnya, pemerintah maupun akademisi harus kembali pada substansi data ketimbang mengandalkan narasi emosional.
"Negara butuh pakar yang berani mengkritik kebijakan. Sebaliknya pakar butuh negara yang tidak meremehkan nalar," tegasnya.
Perdebatan publik belakangan ini berisiko bergeser menjadi sekadar pertunjukan emosi. Apabila pemegang kekuasaan menggunakan otoritasnya untuk melabeli pengkritik, sementara kalangan ahli melemparkan tuduhan tanpa bukti sahih.
"Demokrasi komunikasi yang sehat bukan yang paling lantang. Namun adalah yang paling jujur, yaitu pemimpin menahan godaan merendahkan lawan wacana, intelektual menahan godaan menjual kepakaran tanpa bukti," ujarnya.
Di sisi lain, Fajar mengingatkan bahwa keharusan menjaga kejujuran intelektual (intellectual honesty) juga membebankan tanggung jawab yang sama beratnya kepada para akademisi dan pengamat. Kepakaran tidak boleh dijadikan kedok untuk menyamarkan agenda politik atau melontarkan analisis yang tidak akuntabel.
Ia menekankan pentingnya semua pihak dalam hal ini pemerintah, akademisi, hingga media massa untuk menurunkan suhu ketegangan dan kembali pada substansi data.
Kegagalan menjaga kejujuran dan etika komunikasi hanya akan merugikan masyarakat yang membutuhkan informasi jernih dan berimbang.
"Jika ketiga pihak itu gagal, yang dirugikan bukan presiden atau pakar, melainkan publik yang seharusnya mendapat informasi, bukan perang status," pungkasnya.
TERPOPULER