Tak Nurut Amerika, Presiden Sudan Tak Bisa ke Sidang PBB

Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat diduga menahan penerbitan visa diplomatik untuk Presiden Sudan Abdel Fattah Al-Burhan guna menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Keputusan politik ini dipicu oleh perbedaan pandangan mendasar antara kedua negara terkait mekanisme penyelesaian pertempuran di Sudan.

Laporan harian lokal Al-Sudani mengungkapkan bahwa Al-Burhan menolak tawaran syarat pembuatan visa yang diajukan pihak Washington. Tawaran tersebut mewajibkan pemimpin militer Sudan menandatangani kesepakatan penghentian tembak senjata selama tiga bulan.

Sikap tegas Khartoum berakar dari penolakan Kementerian Luar Negeri Sudan terhadap rancangan perdamaian versi Amerika Serikat. Pemerintah menilai usulan Washington belum memperhitungkan campur tangan kekuatan asing serta berpotensi melegitimasi kelompok pemberontak Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Otoritas Sudan menegaskan komitmen mereka untuk tetap membuka ruang dialog bersama Amerika Serikat dan komunitas global. Namun, seluruh proses perundingan wajib menempatkan kedaulatan negara serta aspirasi rakyat Sudan sebagai syarat mutlak.

Pertempuran bersenjata antara militer pemerintah dan milisi RSF terus mengoyak stabilitas Sudan sejak awal musim semi 2023. Konflik perebutan kekuasaan ini telah memicu krisis kemanusiaan hebat di berbagai wilayah.

Angkatan Bersenjata Sudan berhasil mengambil alih kendali penuh atas ibu kota Khartoum dari tangan pemberontak. Meskipun demikian, milisi RSF justru meningkatkan skala serangan secara masif ke kawasan selatan dan barat.

Eskalasi pertempuran memuncak di wilayah strategis Darfur dan Kordofan yang menjadi basis kekuatan pemberontak. Kondisi keamanan yang memburuk membuat penyaluran bantuan kemantuan internasional menjadi sangat terbatas.

Kelompok RSF bahkan melangkah lebih jauh dengan memproklamasikan pemerintahan mandiri di area kekuasaan mereka. Langkah sepihak tersebut makin memicu kemarahan pemerintah sah di Khartoum.

Kedua kubu yang bertikai terus melontarkan tuduhan terkait aksi pembantaian terhadap warga sipil di zona konflik. Laporan pelanggaran hak asasi manusia berat terus bermunculan seiring meluasnya arena pertempuran.

Penolakan visa bagi delegasi resmi Sudan ke PBB memperpanjang catatan kelam diplomasi kedua negara. Sikap keras Washington dinilai makin menyulitkan penanganan krisis di kawasan Afrika Timur tersebut.

Konflik bersenjata di Sudan meletus akibat perebutan pengaruh antara militer reguler pimpinan Al-Burhan dan milisi RSF arahan Mohamed Hamdan Dagalo. Keretakan kedua faksi militer ini menggagalkan transisi pemerintahan sipil pasca-penumbangan rezim lama.

Upaya mediasi internasional berulang kali menemui jalan buntu karena perbedaan kepentingan politik dan wilayah kekuasaan. Ketegangan kini kian meluas hingga melibatkan dinamika geopolitik global dan regional.