Demo di Kantor Danantara, SPKS Tolak Fee Ekspor DSI: Jangan Bebankan Biaya Baru ke Petani Sawit

Tak hanya itu, Sabarudin juga menekankan bahwa petani sawit swadaya merupakan bagian penting dari rantai produksi kelapa sawit nasional.

Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan ekspor perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap harga dan keberlanjutan usaha petani.

Sabarudin berharap pemerintah dapat memastikan kebijakan ekspor satu pintu tidak menimbulkan biaya tambahan yang pada akhirnya dibebankan kepada petani melalui penurunan harga TBS.

"Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat industri sawit nasional. Namun, kami berharap setiap kebijakan yang diterapkan tetap memberikan perlindungan terhadap harga TBS dan pendapatan petani," jelas Sabarudin.

Selain mendorong transparansi ekspor, SPKS meminta pemerintah mempertimbangkan mekanisme harga batas bawah TBS sebagai instrumen perlindungan pendapatan petani ketika terjadi perubahan harga ekspor maupun penyesuaian kebijakan perdagangan.

SPKS juga meminta adanya jaminan bahwa seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) tetap menerima hasil panen petani sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ekspor satu pintu diharapkan tidak mengganggu akses pasar maupun kelancaran penjualan TBS petani swadaya.

Dalam aksi tersebut, SPKS menyampaikan 13 tuntutan yang mencakup penguatan transparansi ekspor, perlindungan harga TBS, pengawasan biaya dan margin perdagangan, jaminan penerimaan hasil panen oleh PKS, serta keterlibatan organisasi petani dalam perumusan dan evaluasi kebijakan.

SPKS juga mendorong harmonisasi antara harga ekspor, harga CPO, Indeks K, rendemen, dan harga TBS guna menciptakan mekanisme pembentukan harga yang lebih transparan dan adil.