Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun

Suara.com - Masa tunggu ibadah haji kini dapat dipersingkat kembali usai Kementerian Haji dan Umrah melakukan validasi terhadap 5,7 juta calon jemaah. Hasilnya ditemukan 400.000 data invalid.

Validasi data tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Haji dan Umrah untuk memperpendek kembali masa tunggu haji, sebagaimana permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjutak mengatakan antrean haji paling lama sebelumnya 49 tahun, kemudian menjadi rata-rata 26 tahun. Tetapi kepala negara menilai masa tunggu tersebut masih terlalu lama.

"Tapi tahun lalu Presiden juga menyatakan itu masih lama, akhirnya Pak Menteri, saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400.000 data invalid," kata Dahnil usai menghadap presiden di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026).

Setelah melakukan validasi, Kementerian Haji dan Umrah berhasil memperpemdek masa tunggu.

"Nah, setelah kami hitung secara faktual, antrean haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi, antrean faktualnya sekarang 14 tahun," kata Dahnil.

"Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid 400.000-an itu," sambung Dahnil.

Selain soal masa tunggu, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah haji. Terutama tata kelola keuangan haji yang hari ini itu dikelola oleh BPKH.

Audit Keuangan

Dahnil memyampaikan, Prabowo mendorong agar keuangan haji dapat segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji.

"Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah presiden tersebut? Karena presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya," kata Dahnil.

Dahnil mengatakan, audit tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya finansial engineering, seperti kasus di Malaysia. Ia berujar Prabowo ingin mengetahui kondisi keuangan haji terkini.

"Kenapa? karena kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya," kata Dahnil.

Jadi itu yang akan kami lakukan, nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut. Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," sambung Dahnil.

Formula Biaya Haji

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mengatakan, ia telah melaporkan hasil hitung-hitungan Kemenhaj dengan Komisi VIII DPR tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Irfan berujar situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak terhadap kondisi ekonomi memberikan pengaruh.

Ia menyampaikan ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Prabowo mengingatkan agar biaya haji tidak memberatkan jemaah.

Irfan mengatakan, Kemenhaj tengah mencari formulasi-formulasiagar jemaah tidak mendapatkan beban cukup besar.

"Salah satunya adalah bahwa komposisi antara Bipih, yaitu biaya perjalanan ibadah haji, dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," kata Irfan.

Berantas Kartel

Prabowo turut mengapresiasi upaya Kemenhaj melalukam bersih-bersoh ekosistem haji dan imrah dari para kartel, dari pelanggaran, dan kecurangan yang bermuara kerugian bagi calon jemaah.

Irfan mengatakan, beberapa Minggu lalu Kemenhaj telah meluncurkan hotline Berantas Mafia Haji dan Umrah.

"Dan beliau sangat mengapresiasinya. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umrah supaya jemaah tidak dirugikan," kata Irfan.

"Istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," pungkasnya.