Sidang Korupsi Haji: Terungkap Ada 'Jatah' THR hingga Uang Terima Kasih Rp100 Juta untuk Pejabat!

Suara.com - Mantan Staf Sub Bidang Pengkajian Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh) Ahmad Taufik mengungkap kebiasaan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah pegawai Kementerian Agama (Kemenag).

Hal itu disampaikan Taufik saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Taufik mengaku pernah mendatangi Kemenag pada bulan Ramadhan 2024 untuk meminta daftar nama pegawai kepada eks Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Abdul Muhyi.

Daftar tersebut digunakan untuk menentukan penerima THR.

"Seperti apa bahasa penyampaian Saudara kepada yang bersangkutan?" kata jaksa.

"Saya cuman minta nama aja. Minta nama, gitu, nanti buat THR, gitu-gitu, Pak," jawab Taufik.

"Di tahun 2024?" tanya jaksa.

"Iya, ketika bulan puasa seingat saya, Pak," sahut Taufik.

Sehari setelah meminta daftar tersebut, nama-nama pegawai Kemenag itu dikirimkan kepada Taufik. Besaran THR kemudian ditentukan berdasarkan tingkat jabatan.

"Apakah nama-nama itu sudah Saudara tentukan si A dapat berapa, si B dapat berapa?" tanya jaksa.

"Nggak, Pak. Itu inisiatif saya sendiri," jawab Taufik.

"Bagaimana cara menentukan besarannya?" lanjut jaksa.

"Berdasarkan tingkatan aja, Pak," timpal Taufik.

Taufik menyebut pegawai setingkat Kepala Seksi (Kasi) mendapat THR Rp5 juta. Sementara pegawai di bawahnya menerima sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

Dia mengaku tidak mengingat total uang THR yang pernah diberikan. Namun, Taufik menyebut pemberian tersebut sudah menjadi kebiasaan di Himpuh.

"Memang kalau setiap bulan puasa, Pak, biasanya kita minta nama tersebut, Pak," balas Taufik saat dikonfirmasi jaksa mengenai permintaan daftar nama pegawai Kemenag.

"Ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak tertulis di tempat Saudara?" tanya jaksa.

"Seperti yang disampaikan rekan yang sebelumnya, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak," jawab Taufik.

Jaksa kemudian mengonfirmasi kembali nominal pemberian kepada sejumlah pegawai. Taufik menyebut THR untuk pejabat setingkat subdirektorat sebesar Rp2,5 juta.

"Ada nama Agus Syafi'i, Abdul Muhyi, Zainal Abidin, Arian Oktaviansah, Ibnu, Agus Supriyono sampai dengan Inai, ya? Pembayaran biasanya antara Rp500.000 untuk OB sampai dengan Rp2.500.000 untuk pejabat setingkat Subdit. Yang betul Rp2.500.000 atau Rp5 juta?" tutur jaksa.

"Sudah lama, Pak, saya nggak ingat. Tapi waktu itu saya ingatnya Rp2,5 juta, Pak," sahut Taufik.

Selain THR, Taufik mengaku pernah memberikan uang Rp10 juta kepada Abdul Muhyi dan Rp100 juta kepada mantan Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag Muhammad Agus Syafii.

"Saudara pernah juga memberikan uang total Rp100 juta ke Agus Syafii?" tanya jaksa.

"Ya, betul, Pak," jawab Taufik.

"Itu peruntukannya sebagai THR dan ucapan terima kasih juga?" lanjut jaksa.

"Itu uang dari pribadi, Pak," sahut Taufik.

Taufik mengatakan uang Rp100 juta tersebut merupakan ucapan terima kasih atas bantuan mengakomodasi jemaah haji dari perusahaannya, bukan jemaah Himpuh.

Empat Terdakwa

Dalam perkara ini, empat orang menjadi terdakwa, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Jaksa menyebut perkara dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp622 miliar. Kerugian itu berasal dari selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK sebesar Rp438,2 miliar, penjualan kuota petugas haji khusus Rp39,9 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan sebesar Rp143,9 miliar.

Dalam daftar dugaan aliran uang yang dibacakan jaksa, nama Ahmad Taufik juga tercantum dengan nilai USD126.200.