Skema Transmigrasi Rempang Dirombak, Pemerintah Janji Warga Lokal Tak Terusir

Suara.com - Pemerintah menjanjikan warga lokal Rempang, Batam, tidak akan tersingkir di tengah pengembangan investasi dan industrialisasi di wilayah tersebut.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, skema transmigrasi kini diubah dengan menjamin kepastian kepemilikan tanah dan menyediakan permukiman yang mendukung kehidupan warga.

Melalui skema Transmigrasi Lokal dan program Trans Tuntas, pemerintah mengklaim tidak lagi sekadar memindahkan warga, tetapi juga menyiapkan kawasan permukiman terpadu yang dilengkapi fasilitas dasar serta kepastian hukum atas lahan.

"Di Rempang ini sedang dilakukan upaya pengembangan investasi, industrialisasi, dan hilirisasi. Kita tidak ingin masyarakat lokalnya terusir," ujar Iftitah di Batam, Jumat (9/10/2026).

Salah satu perubahan yang dijanjikan adalah pemberian sertifikat tanah sejak awal warga menempati permukiman baru.

Skema ini ditujukan untuk menghindari persoalan dalam program transmigrasi sebelumnya, ketika warga harus menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh legalitas lahan.

"Biasanya penempatan itu baru berapa tahun kemudian punya sertifikat. Sekarang, mereka sudah langsung memiliki sertifikat," katanya.

Selain kepastian kepemilikan tanah, pemerintah juga merancang permukiman yang dilengkapi sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, serta ruang untuk aktivitas ekonomi dan sosial.

Penataan kawasan tersebut diklaim akan mempertimbangkan mata pencaharian warga agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup di tengah perkembangan industri.

"Ada sekolahnya, ada sarana kesehatannya, ada juga sarana ibadahnya, dan sarana-sarana aktivitas ekonomi dan sosial lainnya. Sesuai juga dengan, kita upayakan mata pencaharian mereka sehari-hari," tuturnya.

Iftitah mengatakan, perubahan pendekatan transmigrasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program transmigrasi turut membuka lapangan kerja dan menekan kemiskinan.