- Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melantik 442 PNS di Palu pada Selasa, 13 Oktober.
- Anwar Hafid menegaskan pengembangan karier ASN harus berdasarkan sistem meritokrasi, bukan patronasi kedekatan pribadi.
- Pemerintah mengingatkan para PNS baru agar menghindari gaya hidup berlebihan yang tidak sesuai kemampuan finansial.
Anwar menilai penempatan aparatur sesuai kemampuan menjadi salah satu kunci untuk memperkuat efektivitas pemerintahan.
Karena itu, ASN diharapkan terus meningkatkan kompetensi dan menjaga profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Ingatkan PNS Baru soal Gaya Hidup
Selain menekankan profesionalisme, Anwar Hafid mengingatkan 442 PNS yang baru diambil sumpahnya agar menjalani gaya hidup sesuai dengan posisi dan kemampuan finansial.
Menurut dia, aparatur yang baru memulai karier perlu memahami kondisi dirinya dan tidak memaksakan pola hidup di luar kemampuannya.
“Itu yang harus ada dalam hati kalian. Kalau kita baru pegawai negeri, kalau kita masih PNS berlakulah seperti kalian PNS ini berkaitan dengan gaya hidup,” ucap Anwar.
Ia menyoroti kebiasaan sebagian orang yang baru menduduki jabatan atau memulai karier sebagai PNS, tetapi menerapkan gaya hidup yang tidak sebanding dengan penghasilan maupun posisinya.
“Ada orang baru golongan III staf tapi gaya hidupnya seperti eselon II. Karena yang bikin susah manusia itu gaya hidupnya,” lanjutnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bagi para PNS agar tidak menjadikan status sebagai aparatur negara sebagai alasan untuk mengejar gaya hidup berlebihan.
Pengelolaan keuangan dan kesederhanaan dinilai perlu menjadi bagian dari sikap profesional sejak awal karier.
Reformasi Birokrasi Berawal dari Integritas ASN
Pengambilan sumpah/janji 442 PNS tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat komitmen aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Para PNS diharapkan mampu menerapkan nilai integritas, meningkatkan kompetensi, serta bekerja secara bertanggung jawab.
Penegasan Anwar Hafid menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan pembenahan struktur dan prosedur pemerintahan.
Perubahan mendasar juga membutuhkan aparatur yang menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.