Bahas Syarat Parpol Nasional di MK, Hakim Enny Singgung 'Partai Incess Indonesia' Ala Syahrini

Suara.com - Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membahas soal implikasi permohonan Partai Hijau Indonesia yang menguji Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) untuk mempersoalkan ketentuan yang mewajibkan partai politik bersifat nasional serta keharusan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi dan sebagian besar.

Dia menjelaskan, bahwa sifat nasional dalam pembentukan partai politik berkenaan dengan persoalan kualitas norma.

Sebab, jika tidak ada sifat nasional dalam partai politik, akan bermunculan partai politik yang tak terhingga.

“Padahal kemudian di dalam Undang-Undang Partai Politik ini itu kan ada sekian ketentuan-ketentuan yang tidak disinggung yang itu berimplikasi dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian lah. Bagaimana dampaknya kelembagaan partai politik ke depannya, ya, ini yang kemudian akan menyebabkan justru menimbulkan kepastian hukum atau ketidakpastian hukum yang muncul ke depannya ya atau kesemerawutan yang terjadi ya,” kata Enny di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Dia kemudian menyinggung kemungkinan terwujudnya Partai Incess Indonesia sebagaimana yang sempat disampaikan oleh Penyanyi Syahrini.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa UU Parpol memberikan batasan-batasan yang proporsional.

“Lah kalau ada gini nih kalau dikabulkan bisa dibentuk itu Partai Incess Indonesia itu lah gimana batasan-batasan ya yang proporsional yang itu bisa memberikan desain berkaitan dengan kepemiluan kita menjadi kualitas yang lebih bagus ya,” kata Enny.

Adapun pemohon dalam perkara nomor 379/PUU-XXIV/2026 ini ialah Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Partai Hijau Indonesia Nur Rosyid Murtadho dan seorang warga yang berprofesi sebagai pengajar hukum tata negara Mohammad Novrizal.

"Kerugian yang dialami karena kewajiban untuk membuat partai politik bersifat nasional itu kemudian menghambat hak konstitusional pemohon untuk mendirikan partai politik," kata kuasa hukum pemohon, Yance Arizona di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

"Karena kalau partai politik itu didirikan 100 persen provinsi, itu akan sangat mustahil untuk bisa dibuat oleh partai yang didasarkan dari advokasi kepentingan-kepentingan rakyat dan lingkungan," sambung dia.

Menurut dia, hal itu membuat partai politik hanya akan didominasi oleh kelompok yang memiliki modal besar.

Dia juga menekankan bahwa pihaknya tidak hanya mempersoalkan hak untuk menjadi peserta pemilihan umum.

"Tetapi hak untuk berhimpun dalam partai politik berbadan hukum. Oleh karena itu yang diuji hanya Undang-Undang Partai Politik, bukan Undang-Undang tentang Pemilu," ujar Yance.

Para pemohon juga menggunakan batu uji konstitusional baru dan merujuk pada sejumlah putusan sebelumnya.

Misalnya, Putusan MK Nomor 94 Tahun 2012 yang dalam pertimbangannya menyatakan, tanpa keberadaan partai politik lokal, partai politik yang bersifat nasional tetap dapat memberikan otonomi bagi tingkat daerah.

Selain itu, pemohon juga merujuk pada Putusan MK Nomor 135 Tahun 2024 soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Salah satu pertimbangan utama MK dalam Putusan Nomor 135 adalah bahwa persoalan pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah dominasi isu-isu nasional.

Hal ini melahirkan konteks baru peserta pemilu daerah/lokal seharusnya tidak lagi dibebani kewajiban syarat kepengurusan 100 persen nasional.

"Artinya partai politik tidak harus bersifat nasional, apalagi dalam konteks diadakan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah," ucap Yance.

"Sehingga seharusnya juga ada kontestasi yang berbeda antara peserta pemilu nasional dan peserta pemilu daerah,” tandas dia.