Dua Kali Lipat Era Jokowi! OTT KPK Meningkat Tajam di 2 Tahun Pemerintahan Prabowo

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar 36 operasi tangkap tangan (OTT) dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jumlah itu lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan 14 OTT pada dua tahun pertama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019–2024).

Namun, tingginya jumlah penindakan tersebut juga memperlihatkan persoalan korupsi yang belum tuntas.

Sebanyak 19 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, meski pemerintah dan lembaga antirasuah itu telah menjalankan sejumlah upaya pencegahan.

Pemberantasan korupsi sendiri menjadi salah satu misi Asta Cita Prabowo-Gibran sekaligus program prioritas pemerintahan. Upaya tersebut dijalankan melalui pencegahan, kajian tata kelola program pemerintah, serta penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Pencegahan Korupsi Lewat Program Prioritas

KPK turut dilibatkan dalam retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang diselenggarakan pemerintah pada Februari 2025, setelah para kepala daerah dilantik.

Pembekalan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mencegah kepala daerah menyalahgunakan kewenangan dan terjerat korupsi.

Di sisi lain, KPK juga mengkaji tata kelola program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan pada 2025.

Melalui kajian tersebut, KPK mengidentifikasi delapan risiko korupsi dan menyampaikan delapan rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan program.

Rekomendasi itu antara lain meninjau kembali mekanisme pemberian bantuan pemerintah, membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku, serta menetapkan indikator keberhasilan MBG yang terukur.

KPK juga sempat menyelidiki dugaan korupsi dalam program MBG. Namun, penyelidikan tersebut dihentikan sementara agar tidak tumpang tindih dengan penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), yang lebih dahulu melakukan penyidikan.

Dalam perkara tersebut, Kejagung menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala badan tersebut, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Setelah mengkaji MBG, KPK melanjutkan upaya pencegahan melalui kajian terhadap program prioritas lainnya, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kajian itu diumumkan pada 13 Mei 2026.

"Kami ingin memastikan program unggulan tersebut dapat terwujud secara optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin pada 13 Mei 2026.

36 OTT dalam Dua Tahun

Dari total 36 OTT selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 11 dilakukan pada 2025.

Sementara itu, hingga 20 Oktober 2026, KPK telah menggelar 23 OTT sepanjang tahun ini. Sebanyak 34 dari total operasi tersebut dilakukan saat Setyo Budiyanto menjabat Ketua KPK.

Jumlah OTT pada 2026 masih berpotensi bertambah karena tahun belum berakhir. Dengan demikian, catatan penindakan KPK pada tahun ini masih dapat berubah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto optimistis pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan dukungan pemerintah.

"Optimistis pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan dukungan pemerintah yang sekarang," kata Setyo.

Meski demikian, banyaknya OTT juga menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya mampu menekan praktik korupsi, terutama di lingkungan pemerintah daerah.

Sebanyak 19 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjerat OTT KPK adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Daftar tersebut juga mencakup Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena, serta Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Dugaan korupsi yang menjerat para kepala daerah itu memiliki sejumlah pola, mulai dari suap proyek dan jual beli jabatan hingga pemerasan terhadap jajaran pemerintah daerah serta pengondisian temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Korupsi Juga Menyasar Pelayanan Publik

OTT KPK selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran turut mengungkap dugaan korupsi dalam berbagai layanan publik dan sektor pemerintahan.

Kasus-kasus tersebut antara lain berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya, importasi barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengurusan izin tinggal warga negara asing, layanan pertanahan, hingga dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Penindakan juga menyasar pejabat tinggi, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Penanganan perkara yang melibatkan pejabat tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa penindakan korupsi turut menyentuh lingkaran pemerintahan.

Pemerintah menyatakan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda prioritas. Presiden Prabowo pun mempersilakan KPK menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam korupsi.

"Kamu ada bukti? Kalau ada bukti, silakan, saya bilang," kata Prabowo dalam program "Presiden Menjawab" yang ditayangkan melalui kanal YouTube Prabowo Subianto pada 16 September 2026.

Besarnya jumlah OTT dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi catatan penting bagi agenda pemberantasan korupsi. Tantangannya bukan hanya menindak pelaku, tetapi juga memastikan pembenahan tata kelola mampu mencegah praktik serupa berulang. (Antara)