Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?

Suara.com - Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia memanjat Monumen Selamat Datang di Bundaran HI, Jakarta, untuk membentangkan dua spanduk raksasa persis saat usia rezim Prabowo-Gibran genap 2 tahun, Selasa 20 Oktober 2026.

Dari ketinggian 17 meter,  terdapat dua spanduk rakasa yang mengkritik kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim serta perekonomian masyarakat.

Satu spanduk besar bertuliskan 'Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup'. Sementara spanduk lainnya bertuliskan 'Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?'.

Aksi simbolik yang menghadap ke utara menuju arah Istana Merdeka ini dianggap masyarakat sebagai alarm keras terkait dampak kerusakan lingkungan, krisis iklim, yang kekinian memukul langsung perekonomian jutaan warga kota maupun perdesaan.

Alarm Ekologis dan Realitas Dompet Pekerja

Rangkaian bencana ekologis mewarnai perjalanan dua tahun rezim Prabowo-Gibran, mulai dari banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem yang mengancam keselamatan publik.

Pada waktu bersamaan, Greenpeace Indonesia merilis laporan riset terbarunya bertajuk 'Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah'.

Studi ini menegaskan krisis iklim telah bertransformasi dari sekadar isu lingkungan, menjadi beban ekonomi riil yang menggerus daya beli masyarakat, khususnya kelas pekerja rentan seperti nelayan dan pekerja gig seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas.

Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menegaskan adanya jurang pemisah antara janji kampanye pemerintah dan realitas yang dihadapi warga.

“Kami mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang semakin memperburuk kualitas hidup masyrakat," kata Jeanny, dikutip hari Rabu (21/10/2026).

Ia mengatakan, cuaca ekstrem serta bencana ekologis tak hanya mengancam keselamatan maupun kesehatan, tapi juga menggagu sumber penghidupan.

Pendapatan masyarakat kekinian semakin tertekan, plus situasi itu mendorong kenaikan harga pangan, kata Jeanny.

"Kabut asap jadi contoh nyata krisis ekologis yang membenani masyarakat. Baik dari aspek kesehatan sampai ekonomi sehari-hari. Belum lagi masyarakat tertekan akibat kenaikan biaya hidup, ketidakpastian kerja, termasuk adanya gelombang PHK," jelasnya.

Padahal, sambung Jeanny, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Temuan riset kami justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Rezim gagal menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim."

'Besok Harga Naik' di Tiga Wilayah Aglomerasi Pulau Jawa

Laporan Besok Harga Naik! memotret kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi utama Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya).

Berdasarkan data empiris laporan tersebut, krisis iklim memukul tiga sendi utama kehidupan urban:

• 41% responden merasakan dampak paling kuat pada perubahan pola konsumsi dan lonjakan biaya pangan.
• 9% responden mengalami penurunan produktivitas kerja dan tergerusnya pendapatan.
• 20% responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal yang layak serta melonjaknya biaya transportasi harian.

Korelasi ini memperlihatkan bahwa fluktuasi cuaca ekstrem dan bencana ekologis berdampak langsung pada rantai pasok logistik, kenaikan harga bahan pokok di pasar, hingga terganggunya jam kerja para pekerja sektor informal di perkotaan.

Paradoks Pertumbuhan Ekonomi 5,45 Persen

Sementara di lain sisi, Greenpeace mengkritisi narasi makroekonomi yang kerap dibanggakan pemerintah.

Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, menyoroti pidato Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD tahun 2026 yang mengklaim ekonomi nasional tumbuh impresif di angka 5,45% pada paruh pertama tahun ini.

“Presiden mengklaim angka ini menjadi yang tertinggi selama 13 tahun terakhir. Tapi, siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?" kata Atha.

Faktanya, kata dia, pertumbuhan ekonomi itu tak dirasakan oleh masyarakat. Tatkala pemerintah membanggakan angka pertumbuhan, lingkungan hidup dikorbankan secara serampangan.

Alhasil, masyarakat lah yang harus menanggung semua dampaknya. "Kita tak bisa terus berdiam diri ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang, apalagi dibarengi eksploitasi alam secara serakah. Rakyat di lain sisi, dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup."

Strategi Bertahan Mandiri dan Tekanan Kebijakan Anggaran

Menghadapi impitan biaya hidup yang kian mencekik, riset tersebut merekam beragam strategi adaptasi mandiri yang terpaksa dilakukan warga demi bertahan:

• 57,34% responden memangkas pengeluaran non-esensial untuk menghemat Rp50.000 hingga Rp1.000.000 per bulan.
• 56,79% responden terpaksa mencari pekerjaan sampingan (side hustle) atau merintis usaha baru demi tambahan pemasukan Rp500.000 hingga Rp2.500.000 per bulan.
• 38,78% responden menanam bahan pangan pokok secara mandiri di pekarangan rumah guna menekan anggaran belanja dapur sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
• 17,73% responden mengembangkan produksi pangan skala rumah tangga (sayur, telur, dan susu) dengan estimasi penghematan atau pemasukan Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Kemandirian adaptasi ini menunjukkan daya tahan masyarakat, namun sekaligus memperlihatkan minimnya kehadiran negara ketika bencana melanda.

Biaya pemulihan pascabencana kerap menguras tabungan keluarga dan mengorbankan alokasi dana pendidikan anak.

Kondisi ini dinilai kian pelik akibat orientasi prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program skala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) disorot, karena memicu inflasi harga pangan di tingkat pasar, di saat bersamaan pos anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana justru mengalami pemangkasan.

Jeanny berharap, temuan dan rekomendasi Greenpeace bisa jadi acuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat.

Pemerintah, kata dia, tak bisa hanya membanggakan pertumbuhan ekonomi, saat rakyat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar serta menanggung sendiri dampak krisis iklim

"Bila rakyat harus menanggung semuanya sendiri, apa kerja pemerintah?" Jeanny menandaskan.