Survei Matriks: Natalius Pigai dan Nusron Wahid Menteri Terburuk

Lembaga antirasuah juga tengah menelusuri penerimaan gratifikasi lainnya hingga indikasi jual-beli jabatan di lingkungan ATR/BPN.

Di sisi lain, Nusron diketahui berkali-kali mangkir dari agenda pemanggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

“Kasus ini menyita perhatian publik, di sisi lain profil Nusron sendiri cukup dikenal sebagai politisi dan pejabat dengan rekam jejak panjang,” jelas Supriyadi.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mengantongi tingkat popularitas publik sebesar 54,3 persen. Penilaian negatif publik terhadap Pigai dipicu oleh berbagai manuver pernyataan dan persoalan di internal kementeriannya.

“Sejak awal menjabat, Natalius Pigai termasuk deretan menteri yang dinilai kontroversial dengan berbagai pernyataannya, hingga digugat oleh pegawainya sendiri di Kementerian HAM,” terang Supriyadi.

Adapun Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo tercatat memiliki tingkat pengenalan publik sebesar 27,7 persen dengan persepsi negatif masyarakat pada gaya komunikasi publik serta isu internal kementerian.

“Sebelumnya Dody Hanggodo diterpa berbagai isu seperti bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika membawa keluarga, hingga berujung mutasi sejumlah pegawai Kementerian PU,” lanjut Supriyadi.

Tingkat popularitas menteri lain dalam deretan kinerja terburuk bervariasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatatkan popularitas tertinggi hingga menyentuh 85,3 persen.

Sementara tingkat popularitas Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berada di angka 35,1 persen dan Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait sebesar 34,3 persen.

Evaluasi Delapan Kali Reshuffle Kabinet

Selain mengukur persepsi terhadap nama-nama menteri, survei Matriks Politik Indonesia menyoroti respons publik terhadap kebijakan perombakan kabinet (reshuffle).

Sejak resmi dilantik pada Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah delapan kali melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih.

“Banyaknya gelombang reshuffle kabinet ternyata dinilai belum memuaskan bagi publik, hanya 41,3 persen yang merasa puas,” jelas Supriyadi.

Temuan survei mendapati sebanyak 52,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap rangkaian reshuffle kabinet yang dilakukan pemerintahan Prabowo, sedangkan 6,3 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Perombakan berulang di pos kementerian strategis turut memicu sentimen ketidakpuasan publik terhadap stabilitas tata kelola pemerintahan.

“Reshuffle paling mencolok pada pos Menteri Keuangan yang masing-masing hanya menjabat satu tahun menunjukkan indikasi permasalahan dalam arah kebijakan ekonomi, dengan tingginya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah,” tegas Supriyadi.

Responden dalam survei turut mengutarakan alasan utama yang melandasi pentingnya perombakan menteri dan pejabat strategis.

Alasan terbesar adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan dengan persentase 45,0 persen.

Faktor pemicu berikutnya mencakup:

• Pernyataan serta sikap kontroversial menteri (31,1%)
• Keterlibatan pejabat dalam perkara hukum (10,0%)
• Penempatan posisi jabatan yang dianggap tidak sesuai kapasitas (6,3%)

Alasan lain yang diungkapkan publik meliputi menteri yang jarang turun ke lapangan sebesar 2,7 persen, masalah rangkap jabatan sebesar 1,0 persen, serta sikap dinilai tidak loyal dengan garis kebijakan Presiden sebesar 0,8 persen.

Sebanyak 0,7 persen responden menyebutkan alasan lainnya, dan 2,5 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei Matriks Politik Indonesia ini dilaksanakan pada rentang 10 sampai 15 Oktober 2026 dengan menjaring 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh provinsi di Indonesia.

Pengambilan sampel menerapkan teknik acak bertingkat (multistage random sampling) dengan batas toleransi kesalahan (margin of error) sebesar ±2,9 persen pada derajat kepercayaan 95 persen.