Yusril Siap Jelaskan UNCAC ke DEN: Ubah Definisi Korupsi Butuh Kajian, Jangan Asal Terlihat Heroik

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra diundang Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membahas usulan perubahan definisi korupsi yang dikaitkan dengan Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Yusril menilai usulan tersebut masih perlu dikaji secara mendalam karena sejauh ini baru disampaikan dalam bentuk wacana dan garis besar, belum menguraikan aspek hukum yang hendak disesuaikan.

"Belum masuk ke detail persoalan tentang definisi korupsi yang ingin disesuaikan dengan UNCAC, baik terkait hukum materiil maupun hukum formil-nya," ungkap Yusril kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Yusril mengatakan, dirinya dijadwalkan bertemu DEN pada Senin (26/10/2026). Pertemuan itu berpeluang menjadi forum bagi DEN untuk menjelaskan lebih terperinci usulan tersebut sekaligus mendengar pandangannya sebagai mantan Menteri Kehakiman.

Ia menilai pengalaman dalam penyusunan peraturan pemberantasan korupsi dan keterlibatannya dalam proses penandatanganan UNCAC dapat menjadi bekal untuk membahas persoalan tersebut secara lebih utuh.

Saat menjabat Menteri Kehakiman, Yusril mengaku terlibat dalam amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Ia juga pernah menandatangani UNCAC di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 2003. Selain itu, Yusril menyebut pengalamannya mengajukan rancangan undang-undang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari rekam jejaknya dalam perumusan regulasi antikorupsi.

"Saya bersedia saja menjelaskan kalau diminta agar kita secara jernih dapat memahami latar belakang dan sejarah penyusunan berbagai undang-undang dan konvensi PBB terkait pemberantasan korupsi," tuturnya.

Menurut Yusril, sejarah pembentukan peraturan perlu dipahami sebelum pemerintah memutuskan untuk mengubah atau mempertahankannya. Evaluasi juga harus dilakukan secara kritis untuk melihat kekuatan dan kelemahan aturan yang berlaku, termasuk dalam penerapannya.

Karena itu, ia mengingatkan agar perdebatan mengenai perubahan definisi korupsi tidak didasarkan pada pertimbangan yang terburu-buru.

"Tidak bisa sembarangan atau hanya semata-mata karena ingin terlihat heroik dalam memberantas korupsi, tetapi dengan pemahaman hukum yang ala kadarnya," ucap Menko menegaskan.

UNCAC Diratifikasi Indonesia pada 2006

UNCAC diadopsi Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan ditandatangani 140 negara, termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mulai berlaku secara internasional pada 14 Desember 2005, setelah memenuhi ketentuan ratifikasi oleh 30 negara.

Indonesia meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

Namun, pengesahan itu disertai reservasi atau persyaratan terhadap Pasal 66 ayat (2) UNCAC mengenai penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2006.

Latar belakang ratifikasi dan hubungan antara UNCAC dengan peraturan nasional menjadi bagian penting dalam pembahasan usulan perubahan definisi korupsi.

Penyesuaian terhadap konvensi internasional perlu dilihat bersama ketentuan hukum yang sudah berlaku di Indonesia.

Usulan Hapus Unsur Kerugian Negara Menuai Penolakan

Perdebatan mengenai definisi korupsi mencuat setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar unsur kerugian negara dihapus dari definisi tindak pidana korupsi.

Usulan tersebut memicu kritik karena dinilai berpotensi mengubah cara penegak hukum membuktikan dan menangani perkara korupsi.

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) termasuk pihak yang menolak gagasan tersebut. Mereka menilai penghapusan unsur kerugian negara sangat berbahaya dan berisiko membuat praktik korupsi semakin meluas.

Sebab perubahan definisi tidak hanya menyangkut rumusan pasal, tetapi juga berpotensi memengaruhi penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, Yusril meminta agar setiap usulan perubahan dikaji dengan mempertimbangkan sejarah pembentukan aturan, kerangka hukum nasional, serta ketentuan UNCAC.

Menurut dia, baik pihak yang menginginkan revisi maupun yang hendak mempertahankan aturan saat ini perlu bersikap hati-hati sebelum mengambil keputusan.