PNS Malaysia Dilarang Pakai Waze karena Punya Israel

Suara.com - Imbauan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk meninggalkan Waze belum sepenuhnya berhasil menggeser dominasi aplikasi tersebut di Malaysia. Pengendara tetap memilih platform navigasi berbasis Tel Aviv ini karena ketepatan data lalu lintas dan belum tersedianya alternatif lokal yang sepadan.

Upaya mengalihkan pengguna ke aplikasi navigasi domestik bernama TuJu justru menemui jalan buntu. Keterbatasan basis data lokasi serta penunjuk rute yang belum optimal membuat banyak pengemudi memilih kembali ke aplikasi lama.

Penolakan publik terhadap peralihan ini didasari pada kebutuhan navigasi harian yang presisi. Tingkat akurasi waktu tempuh dan informasi kemacetan real-time menjadi alasan utama pengguna enggan berpaling.

Sopir taksi Malaysia Mohamed Aidil mencoba TuJu, aplikasi navigasi jalan tol buatan dalam negeri. Namun, kurang dari 24 jam kemudian, Aidil, 38, menghapus TuJu dan kembali menggunakan Waze.

“Banyak tujuan yang tidak tersedia, sementara beberapa petunjuk arah terasa tidak masuk akal,” kata Aidil tentang TuJu, aplikasi yang dikembangkan Otoritas Jalan Raya Malaysia.

“Saat ini, aplikasinya belum cukup bagus dan praktis untuk digunakan,” ujarnya, dikutip dari CNA.

Ketergantungan terhadap fitur pendeteksi insiden lalu lintas juga dirasakan oleh para pengemudi transportasi daring. Kendati menentang konflik di Gaza, fleksibilitas jalur alternatif membuat platform ini sulit digantikan.

Pengemudi taksi online P. Vishovartan mengandalkan fitur navigasi bawaan aplikasi Grab saat mengantar penumpang. Namun, untuk perjalanan pribadi, terutama saat pulang kampung ke Penang, ia lebih memilih Waze.

“Waze paling akurat dalam memperkirakan waktu perjalanan dan biaya tol,” kata Vishovartan.

Menurutnya, Waze juga paling andal mencari rute alternatif saat lalu lintas macet. Fitur laporan lalu lintas terkini menjadi alasan teknis mendasar mengapa efisiensi jalanan tetap mengalahkan pertimbangan politik.

Meski mengecam keras aksi militer Israel di Gaza dan wilayah lain, Vishovartan mengaku sulit berhenti menggunakan Waze saat ini karena aplikasi itu menyediakan informasi terkini tentang insiden dan kecelakaan lalu lintas.

Aspek privasi serta asal-usul pengembang menjadi akar utama dari instruksi pemboikotan oleh otoritas setempat. Entitas pengembang yang berpusat di Tel Aviv memicu kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan data tingkat nasional.

Waze diluncurkan pada 2006 sebagai proyek sumber terbuka (open-source) bernama FreeMap Israel, lalu diakuisisi raksasa teknologi Google pada 2013 dengan nilai lebih dari US$1 miliar. Menurut kebijakan privasinya, Waze masih dioperasikan oleh Waze Mobile yang berbasis di Tel Aviv.

Pemerintah mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pembatasan akses bagi jajaran aparatur sipil negara. Instruksi penarikan penggunaan ini berlaku menyeluruh guna mengamankan arus informasi internal.

Pada 20 Oktober, Malaysia melarang pegawai negeri menggunakan Waze karena khawatir adanya kebocoran informasi sensitif pemerintah dan data pribadi tidak aman. Larangan itu selama jam kerja maupun di luar jam kerja.

“Informasi sensitif pemerintah dan data pribadi warga harus dilindungi agar tidak dimanfaatkan rezim Israel dengan cara yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara,” demikian pernyataan Kantor Perdana Menteri pada 21 Oktober.

Sikap politik negara yang konsisten mendukung Palestina menjadi landasan pengetatan regulasi teknologi asing ini. Kebijakan pembatasan diambil demi meminimalisasi risiko mata-mata digital.

Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan telah lama mendukung perjuangan Palestina.

Pihak pengembang sendiri menepis tudingan terkait pelanggaran data maupun pemanfaatan informasi internal penggunanya. Pihaknya mengklaim seluruh operasional telah berjalan sesuai dengan prosedur privasi standar.

Waze membantah tuduhan bahwa pihaknya mengumpulkan informasi sensitif pemerintah atau membiarkan data pribadi pengguna disalahgunakan.

Keputusan ini memicu silang pendapat di masyarakat antara kepatuhan pada isu kemanusiaan dan realitas kepraktisan. Sejumlah asosiasi pengemudi pun menyikapi imbauan ini secara realistis.

Larangan pemerintah dan imbauan Anwar memicu perdebatan di kalangan pengendara dan warganet, mulai dari memegang prinsip versus kepraktisan hingga ketersediaan aplikasi lokal yang mampu menandingi Waze.

Organisasi pekerja moda transportasi memberikan kelonggaran bagi anggotanya untuk tetap mengutamakan efisiensi kerja. Penggunaan navigasi alternatif disarankan secara bertahap tanpa memaksakan kehendak.

Presiden Malaysia E-Hailing and Delivery Organisation (MEDO) Masrizal Mahidin mengatakan, para anggota asosiasinya telah diminta bersiap menggunakan aplikasi navigasi alternatif, tetapi untuk sementara tetap memakai aplikasi yang paling nyaman bagi mereka.

“Sejak pengumuman itu, banyak pertanyaan muncul dari komunitas kami. Saya rasa data kami tidak sepenting data pegawai negeri dalam hal kerahasiaan,” ujarnya.

Penggunaan platform peta digital pada sektor pengantaran barang dan penumpang ternyata memiliki pola yang bervariasi. Setiap profesi memilih platform berdasarkan kelengkapan fitur penunjang kerja masing-masing.

Menurut Masrizal, Waze masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengemudi taksi daring, sementara Google Maps populer di kalangan kurir yang harus mengantar banyak pesanan.

Masrizal mengatakan, ia menggunakan Grab Maps sebagai navigasi utama saat bekerja, dengan Waze sebagai pilihan kedua.

Namun, menurutnya, Waze lebih unggul dalam menyediakan informasi lalu lintas secara langsung.

Sebagian warga yang mendukung aksi boikot tetap merasa dilematis dalam menerapkan prinsip tersebut pada teknologi navigasi. Ketiadaan bukti keterlibatan langsung secara finansial membuat sebagian pengguna enggan beralih.

Pengendara biasa seperti pengacara Suzanna Norlihan menilai, Waze terlalu praktis untuk ditinggalkan.

“Saya membutuhkannya dan tidak bisa hidup tanpa Waze,” katanya kepada CNA.

Suzanna menjelaskan bahwa ia aktif memboikot merek-merek yang memiliki hubungan dengan Israel, seperti McDonald's, setelah perusahaan itu secara terbuka menyatakan dukungan kepada tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Namun, ia belum melihat bukti konkret bahwa Waze secara langsung mendanai atau terlibat dalam konflik tersebut.

Latar belakang polemik ini dipicu oleh ketegangan geopolitik yang berdampak pada kebijakan teknologi internal Malaysia. Ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah memicu pemerintah Malaysia memperketat perlindungan data pribadi dan data sensitif negara dari potensi ancaman siber asing.