CREA: Kematian akibat Polusi Udara Melonjak 42 Persen, Asap Karhutla Makin Mematikan

Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak hanya menghanguskan kawasan hutan, tetapi juga meningkatkan risiko kematian akibat polusi udara. Estimasi kematian terkait asap karhutla di Indonesia mencapai 3.560 kasus pada September 2026, atau melonjak dua kali lipat dibandingkan Agustus.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) bertajuk Indonesia's air pollution deaths surged by 42 persen in September as government resists declaring karhutla a national emergency.

CREA juga mencatat polusi udara kronis dari aktivitas perkotaan dan industri menyebabkan estimasi 1.750 kematian pada periode yang sama. Dengan demikian, total estimasi kematian akibat polusi udara di Indonesia mencapai 5.310 kasus pada September, meningkat 42 persen dibandingkan Agustus.

Empat provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, mencatat risiko kematian tertinggi akibat asap karhutla. Total estimasi kematian di wilayah tersebut mencapai 1.470 jiwa.

Sementara itu, lima provinsi di Sumatra, yaitu Jambi, Sumatra Selatan, Riau, Lampung, dan Sumatra Barat, mencatat estimasi 1.420 kematian.

Kondisi kering akibat puncak El Nino pada September turut memperparah kebakaran. Di Jawa, polusi dari aktivitas industri, emisi kendaraan, dan pembakaran sampah masih menjadi sumber utama pencemaran, dengan estimasi 1.530 kematian.

"Angka-angka ini memperlihatkan bahwa sumber polusi udara selain karhutla sama berbahayanya dengan asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut," kata Analis CREA, Katherine Hasan.

Menurut Katherine, meningkatnya kebakaran di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua telah menggeser penyebab utama kematian terkait polusi udara dari polusi perkotaan menjadi asap karhutla.

57,8 Juta Orang Terpapar Udara Tidak Sehat

Dampak karhutla juga terlihat dari semakin luasnya paparan polusi udara. CREA memperkirakan sekitar 57,8 juta penduduk Indonesia menghirup udara dengan kualitas tidak sehat hingga berbahaya pada September.

Di Kalimantan, hampir 14 juta orang atau sekitar 80 persen penduduk terpapar kualitas udara buruk. Angka ini meningkat dari 12,3 juta orang pada Agustus.

Di Sumatra, sekitar 31,4 juta orang atau separuh penduduk mengalami paparan serupa. Sementara di Jawa, jumlahnya mencapai 23,8 juta orang.

Meluasnya karhutla turut mendorong rata-rata konsentrasi PM2,5 nasional mencapai 36 mikrogram per meter kubik (µg/m³). Angka tersebut lebih dari tujuh kali lipat rekomendasi WHO untuk konsentrasi rata-rata tahunan PM2,5 sebesar 5 µg/m³.

Kalimantan mencatat rata-rata PM2,5 sebesar 120 µg/m³, sedangkan Sumatra mencapai 51 µg/m³. Di Jawa, konsentrasinya relatif stabil pada 26 µg/m³. Meski begitu, perubahan pola angin menjelang akhir tahun berpotensi membawa asap dari Kalimantan ke wilayah Laut Jawa.

Anak-anak Ikut Menanggung Beban Polusi

Ancaman polusi udara juga tercermin dalam data Kementerian Kesehatan. Hingga 21 Oktober 2026, tercatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla.

Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan menjadi wilayah dengan kasus ISPA tertinggi. Masing-masing mencatat hampir 75.000 kasus.

Anak-anak berusia di bawah lima tahun menanggung beban besar dengan jumlah 75.172 kasus atau hampir seperempat dari total kasus ISPA tersebut.

Dokter spesialis paru sekaligus Dewan Penasihat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Agus Dwi Susanto, menjelaskan bahwa dampak polusi udara tidak hanya terlihat dari memburuknya kualitas udara, tetapi juga ancaman kesehatan akibat paparan berkepanjangan.

Paparan polutan dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi paru dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, seperti ISPA berulang. Kondisi tersebut juga dapat memperburuk penyakit asma dan paru obstruktif kronis (PPOK).

"Dalam kondisi tertentu, paparan polutan udara juga berkaitan dengan risiko terjadinya fibrosis paru hingga kanker paru," kata Agus.

Karena itu, ia menilai polusi udara perlu dipandang sebagai ancaman kesehatan publik yang membutuhkan pencegahan dan pengendalian sumber pencemaran secara serius.

Kesiapan Pemerintah Disorot

Di tengah meningkatnya dampak karhutla, kesiapan pemerintah dalam penanganan bencana turut menjadi sorotan. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut turun menjadi Rp491 miliar, dari Rp2 triliun pada tahun sebelumnya.

Pemangkasan tersebut dinilai membatasi ruang gerak BNPB dalam melakukan operasi tanggap darurat untuk menangani api dan asap agar tidak meluas.

Co-Founder sekaligus CEO Landscape Indonesia, Agus Sari, menilai karhutla merupakan bencana yang dapat diprediksi dan dicegah. Menurut dia, ketidaksiapan menghadapi bencana tersebut berkaitan dengan lemahnya kemauan untuk melakukan antisipasi.

"Indonesia seharusnya mampu bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Fakta bahwa kita sama sekali tidak siap hanyalah masalah ketiadaan kemauan," ujarnya.

CREA mendorong pemerintah mengubah pendekatan penanganan karhutla. Upaya tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga harus mencakup pemulihan dan perlindungan lahan gambut yang dikeringkan sehingga rentan terbakar.

Penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal melalui pembakaran serta penguatan pertanggungjawaban pemegang konsesi juga dinilai penting untuk mencegah kerusakan berulang.

Sementara itu, di wilayah dengan polusi kronis seperti Jawa, pemerintah perlu memperketat pengendalian emisi dari pembangkit listrik, industri, dan transportasi.

Catatan: Naskah ini menggunakan angka dan klaim berdasarkan bahan yang diberikan. Sebelum tayang, sebaiknya pastikan kembali periode pembanding kenaikan 42 persen, dasar estimasi kematian CREA, serta angka anggaran BNPB melalui dokumen sumber masing-masing.