REGIONAL:
- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya disorot publik terkait isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 6 November 2026.
- Guru Besar UMY Ridho Al-Hamdi menduga insiden tersebut mencerminkan motif politik saling sandra antara kelompok Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo.
- Ridho menilai tindakan pengawasan ilegal oleh kelompok tersebut bertujuan mengontrol kekuatan politik Presiden Prabowo melalui pejabat yang berafiliasi dengan Joko Widodo.
Suara.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya tengah menjadi sorotan dalam polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Latar belakang Teddy sebagai mantan ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), hingga namanya yang tidak muncul dalam daftar pihak yang diduga disadap, menjadi perbincangan.
Apalagi, kini Teddy berada di lingkaran pemerintahan Prabowo dan dinilai menjadi salah satu orang terdekat kepala negara.
Melihat hal tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, mencermati dinamika di lingkaran inti Istana. Ia mendesak Presiden Prabowo agar bersikap cermat terhadap potensi gesekan antarkelompok loyalis.
"Kita lihat saja si Prabowo surprise-surprise apa yang akan dilakukan oleh istana terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Jokowi Cs, termasuk Teddy yang akhir-akhir ini sedang menjadi pembicaraan publik," kata Ridho kepada Suara.com, Jumat (6/11/2026).
Menurut Ridho, apabila Presiden Prabowo nantinya mengambil keputusan politik untuk merombak atau mengganti posisi Seskab, hal tersebut dapat menjadi sinyal tegas pembersihan elite di tubuh pemerintahan.
Mengenai latar belakang calon pengisi jabatan Seskab jika Teddy benar-benar diganti, Ridho mengatakan pemilihan figur sipil maupun militer sepenuhnya berada di bawah hak prerogatif kepala negara.
Namun, ia menyoroti tata kelola komunikasi Istana selama ini yang dinilai cenderung tertutup dan menyulitkan aspirasi publik tersampaikan kepada Presiden.
"Sipil atau militer yang penting bagaimana fungsinya bisa menjadi jembatan bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan kepada presiden," tegasnya.
"Selama ini kan si Teddy ini enggak memberikan ruang kepada publik untuk memberikan masukan kepada presiden, semuanya tertutup, sulit, bahkan tidak bisa menembus presiden untuk memberikan masukan-masukan itu," imbuhnya.
Motif Politik di Balik Penyadapan
Ridho menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah orang di lingkaran pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik elite.
Dia mencurigai adanya motif saling menyandera antara kelompok Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik dugaan operasi tersebut.
"Ini bukan persoalan kecerobohan intelijen, keamanan, tapi ini ada motif politik saling sandra di dalamnya," ujarnya.
Dia menduga pertarungan tersebut berkaitan dengan relasi kekuasaan antara Prabowo sebagai presiden saat ini dan Jokowi sebagai mantan presiden.
Keberadaan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Jokowi di lingkaran pemerintahan dinilai berpotensi menjadi jalur untuk memantau aktivitas pemerintahan Prabowo.
Ia turut menyinggung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kelompok yang diduga terlibat dalam penyadapan tersebut sebagai pihak yang digunakan untuk mengawasi pergerakan Prabowo dan sejumlah orang di sekitarnya.
"Supaya pergerakan Prabowo Cs ini terpantau oleh Jokowi, maka Jokowi memanfaatkan orang-orangnya yang sedang berada di pemerintahan," ujarnya.
Menurut Ridho, penggunaan instrumen dan fasilitas negara oleh pucuk pimpinan kepolisian untuk mengawasi Presiden secara ilegal telah melampaui batas pelanggaran hukum biasa.
"Terlepas saya banyak kritik terhadap Prabowo, tapi makar yang dilakukan oleh (Listyo) Sigit Cs ini perbuatan yang tidak bisa dimaafkan dan ini bagian dari geng Solo ingin mengontrol kekuatan Prabowo," tandasnya.
TERPOPULER