- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi tetap memperoleh uang pensiun, rumah, dan kendaraan negara meskipun mengundurkan diri atau dimakzulkan.
- Isu pemakzulan dan pengunduran diri Gibran muncul di DPR pada November 2026 akibat polemik dokumen pendidikan persyaratannya.
- Gibran menyatakan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
Suara.com - Wacana pengunduran diri atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pertanyaan mengenai hak dan fasilitas yang akan diterimanya setelah tidak lagi menjabat.
Apakah Gibran tetap mendapatkan uang pensiun, rumah, hingga kendaraan negara jika diberhentikan melalui pemakzulan?
Pada dasarnya, mantan Wakil Presiden memiliki sejumlah hak keuangan dan administratif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menariknya, fasilitas yang diterima tidak otomatis berbeda hanya karena mekanisme pemberhentiannya melalui pengunduran diri atau pemakzulan.
Lantas, apa perbedaan fasilitas Gibran jika resign dan dimakzulkan? Berikut penjelasannya.
1. Hak Pensiun Gibran jika Resign dan Dimakzulkan
Ketentuan mengenai hak pensiun mantan Wakil Presiden tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menetapkan besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Artinya, Gibran tetap berpotensi memperoleh uang pensiun apabila mengundurkan diri maupun dimakzulkan, selama pemberhentiannya berstatus dengan hormat.
2. Fasilitas Rumah dan Kendaraan Negara
Selain uang pensiun, mantan Wakil Presiden juga berhak memperoleh fasilitas administratif lainnya.
Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, fasilitas tersebut meliputi rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, kendaraan milik negara, serta pengemudi.
Dengan demikian, fasilitas rumah dan kendaraan negara tidak otomatis hilang apabila Gibran diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.
Ketentuan pemberian fasilitas tersebut tetap mengikuti persyaratan dan aturan yang berlaku bagi mantan Wakil Presiden.