Gibran Resign atau Dimakzulkan, Apa Beda Fasilitas yang Didapat?

3. Biaya Kesehatan dan Rumah Tangga

Mantan Wakil Presiden juga memperoleh hak administratif berupa biaya perawatan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya.

Selain itu, terdapat fasilitas biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon.

Hak tersebut merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan negara kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.

Artinya, Gibran berpotensi memperoleh fasilitas kesehatan dan rumah tangga yang sama, baik jika mengundurkan diri maupun dimakzulkan dengan status pemberhentian yang memenuhi persyaratan.

4. Perbedaan Utama Resign dan Dimakzulkan

Lantas, jika fasilitas yang diterima relatif sama, apa yang membedakan kedua mekanisme tersebut?

Perbedaannya terletak pada proses pemberhentian dan kemungkinan status hukum yang ditetapkan.

Jika mengundurkan diri, Gibran mengajukan permohonan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Sementara itu, pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Dalam penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, disebutkan bahwa setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden merupakan pemberhentian dengan hormat.

Pengecualian berlaku apabila MPR secara tegas menyatakan dalam ketetapannya bahwa pemberhentian tersebut dilakukan dengan tidak hormat.

Dengan demikian, pemakzulan tidak otomatis membuat Gibran kehilangan hak pensiun dan fasilitas sebagai mantan Wakil Presiden.

Kronologi Isu Gibran Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden

Isu pengunduran diri Gibran mencuat di tengah polemik dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi desakan pemakzulan melalui DPR.

Berikut kronologi peristiwa yang melatarbelakangi isu tersebut:

6 Oktober 2026

Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan putusan terkait gugatan yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah atau bukti kelulusan pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

30 Oktober 2026

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.

Awal November 2026

Muncul desakan agar persoalan persyaratan pencalonan Gibran ditindaklanjuti melalui jalur politik di DPR. Wacana pemakzulan pun mulai bergulir.

10 November 2026

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran dari sekitar 25 anggota dewan lintas partai.

Pada hari ini pula, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran kemudian memberikan pernyataan kepada publik di Istana Wakil Presiden. Ia menyampaikan penghormatan terhadap berbagai aspirasi masyarakat dan menyebut telah menerima sejumlah saran dari Prabowo.

11 November 2026

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa penyampaian niat mundur kepada Presiden belum otomatis mengakhiri jabatan Wakil Presiden. Pengunduran diri harus disampaikan secara formal dan tertulis kepada MPR untuk diproses sesuai mekanisme konstitusional.

Dengan demikian, hingga Rabu, 11 November 2026, Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden.