Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat dalam Polemik Ijazah Gibran? Begini Mekanismenya

Suara.com - Istilah Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tengah menjadi sorotan setelah puluhan anggota DPR mengusulkan penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Polemik kembali mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Melalui putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

Lantas, apa sebenarnya Hak Menyatakan Pendapat, apa dasar hukumnya, dan bagaimana mekanismenya jika DPR ingin menggunakannya untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran?

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, hingga dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Hak ini diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperinci dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.

Berdasarkan aturan tersebut, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk tiga hal.

1. Menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun dunia internasional.

2. Menindaklanjuti pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

3. Menyampaikan dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Dalam polemik Gibran, poin ketiga menjadi dasar yang dikaitkan dengan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Mengapa DPR Mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Gibran?

Usulan HMP berkaitan dengan persoalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Muhammad Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Gibran.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri.