Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat dalam Polemik Ijazah Gibran? Begini Mekanismenya

Suara.com - Istilah Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tengah menjadi sorotan setelah puluhan anggota DPR mengusulkan penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Polemik kembali mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Melalui putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

Lantas, apa sebenarnya Hak Menyatakan Pendapat, apa dasar hukumnya, dan bagaimana mekanismenya jika DPR ingin menggunakannya untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran?

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, hingga dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Hak ini diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperinci dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.

Berdasarkan aturan tersebut, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk tiga hal.

1. Menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun dunia internasional.

2. Menindaklanjuti pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

3. Menyampaikan dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Dalam polemik Gibran, poin ketiga menjadi dasar yang dikaitkan dengan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Mengapa DPR Mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Gibran?

Usulan HMP berkaitan dengan persoalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Muhammad Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Gibran.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri.

Putusan tersebut kemudian memunculkan persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Sejumlah anggota DPR menilai persoalan ini perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan. Mereka ingin menguji apakah terdapat dugaan bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Namun, pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak otomatis berarti jabatan Gibran sebagai wakil presiden gugur. Persoalan tersebut tetap harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Bagaimana Mekanisme Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat?

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh satu anggota DPR. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan ketentuan UU MD3 dan tata tertib DPR, usulan HMP dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dengan disertai materi dan alasan pengajuan.

Usulan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Jika menyangkut dugaan bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, pengambilan keputusan harus memenuhi ketentuan kuorum dan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

Apabila disetujui, DPR dapat melanjutkan proses dengan membentuk panitia khusus untuk membahas materi Hak Menyatakan Pendapat.

Selanjutnya, DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.

Apakah Hak Menyatakan Pendapat Bisa Berujung Pemakzulan Gibran?

Hak Menyatakan Pendapat dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan atau impeachment, tetapi tidak otomatis membuat Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden.

Mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Apabila DPR berpendapat bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meminta MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut.

Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna.

Dengan demikian, DPR tidak bisa langsung memberhentikan Gibran hanya dengan menyetujui usulan HMP. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui, termasuk pemeriksaan oleh MK dan keputusan MPR.

Apa Perbedaan Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat?

Selain Hak Menyatakan Pendapat, DPR juga memiliki hak interpelasi dan hak angket. Ketiganya merupakan hak kelembagaan DPR yang memiliki fungsi berbeda.

1. Hak Interpelasi

Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

2. Hak Angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat.

3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan pendapat resmi terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, hasil tindak lanjut interpelasi atau angket, maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Dalam polemik ijazah Gibran, HMP menjadi perhatian karena dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat DPR mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan wakil presiden.

Dengan demikian, usulan Hak Menyatakan Pendapat bukan sekadar desakan agar Gibran mundur, melainkan upaya membawa polemik persyaratan pendidikan wakil presiden ke dalam mekanisme ketatanegaraan.