Usul HMP Wapres Gibran, Asep Wahyuwijaya: Ini Bukan Soal Suka atau Tidak Suka, tapi Konstitusi

Suara.com - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V Kabupaten Bogor, Asep Wahyuwijaya, turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Asep mengatakan, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR RI.

Ia menandatangani usulan tersebut bersama sejumlah anggota DPR lainnya dari berbagai fraksi.

Melalui pernyataan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Asep menegaskan langkah tersebut bukan keputusan yang diambil dengan perasaan gembira.

Politikus Partai NasDem itu mengaku memahami suasana kebatinan Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang sebelumnya menyampaikan kesedihan dan kegetiran terkait polemik tersebut.

Menurut Asep, persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusi agar tidak terus menjadi polemik berkepanjangan.

"Saya ingin menegaskan, ini bukan langkah yang saya ambil dengan gembira. Seperti Ketua Umum kami yang merasakan kesedihan, bahkan suasana hati yang getir," tulis Asep dalam pernyataannya.

Ia juga mempertanyakan mengapa pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus menghadapi persoalan di tengah perjalanan pemerintahan, padahal keduanya dipilih rakyat dalam satu paket kepemimpinan.

Namun, menurut Asep, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya berdasarkan pertimbangan politik. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya harus menjadi perhatian dalam menyelesaikan polemik persyaratan pencalonan wakil presiden.

Asep menilai terdapat dua jalan untuk mengakhiri polemik tersebut. Pertama, melalui mekanisme konstitusional di DPR RI. Kedua, melalui keputusan Gibran untuk mengundurkan diri secara sukarela.

"Secara konstitusional, saat ini DPR-lah yang memperoleh mandat konstitusional untuk menindaklanjutinya. Tetapi secara faktual, sebagai akibat dari kedua putusan itu, sesungguhnya ada dua pihak yang dapat mengakhiri polemik ini. DPR melalui mekanisme konstitusi yang dimilikinya, atau Mas Gibran sendiri, dengan kebesaran hati mengambil opsi kenegarawanan dengan cara mengundurkan diri," tulisnya.

Meski demikian, Asep menegaskan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat bukan merupakan vonis terhadap Gibran. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya agar persoalan itu diuji melalui mekanisme ketatanegaraan.

Prosesnya, kata dia, akan dibahas di DPR, diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, hingga diputuskan melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila seluruh tahapan dan persyaratan konstitusional terpenuhi.

Ia juga menyatakan siap menerima apa pun hasil dari proses tersebut.

"Bila nanti persyaratan pemberhentian itu tidak terbukti, kita wajib menerimanya dengan lapang dada. Bila terbukti, kita pun wajib menjalankannya," tegasnya.

Asep menambahkan, penandatanganan usulan Hak Menyatakan Pendapat bukan didasarkan pada suka atau tidak suka terhadap sosok tertentu.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga konstitusi agar tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tanda tangan yang dibubuhkan pada lembar usulan Hak Menyatakan Pendapat ini bukan soal suka atau tidak suka kepada seseorang. Ini soal menjaga agar konstitusi tetap menjadi panglima," pungkas anggota DPR RI Fraksi NasDem dari Dapil Kabupaten Bogor tersebut.

Sementara itu, usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran telah mendapat dukungan anggota DPR dari sejumlah fraksi.

Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan telah menandatangani usulan tersebut dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.