REGIONAL:
- Tim hukum Prof. Dasaad Mulijono membantah hak jawab Ketua Dewan Etik PERKI pada November 2026 karena dinilai melampaui kewenangan organisasi.
- Dewan Etik PERKI menjatuhkan sanksi tanpa aduan pasien dan mengabaikan aturan internal, sementara Majelis Disiplin Profesi menyatakan tidak ada pelanggaran.
- PB IDI menegaskan tindakan tersebut berpotensi melampaui wewenang, dan kasus dugaan perundungan kini sedang diselidiki oleh Bareskrim Polri.
Suara.com - Tim hukum Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), yang dikoordinasikan oleh Rustiwahyuni, S.H., menyampaikan bantahan resmi atas hak jawab Ketua Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), dr. Muhammad Munawar, yang dipublikasikan sejumlah media pada 6–7 November 2026.
Tim hukum menilai hak jawab tersebut tidak menjawab substansi persoalan mendasar menyangkut kewenangan kelembagaan, landasan yuridis, ketiadaan aduan dari pasien, hingga hilangnya hak membela diri yang sah bagi Prof. Dasaad.
Rustiwahyuni memaparkan lima poin bantahan utama terhadap langkah yang diambil Ketua Dewan Etik PERKI sebagaimana dimuat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Poin pertama menyoroti dalih proses kelembagaan yang dipandang hanya sebagai upaya berlindung di balik nama organisasi.
Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ranah penegakan disiplin tenaga medis sepenuhnya berada di bawah wewenang Majelis Disiplin Profesi (MDP).
Sementara itu, aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IDI serta Ortala MKEK secara tegas membatasi peran dewan etik perhimpunan sebatas pada pembinaan dan pengawasan, bukan menggelar sidang kemahkamahan apalagi menjatuhkan sanksi.
Terkait pelaksanaan sidang in absentia yang diakui dr. Munawar, tim hukum menilai hal itu justru membuktikan adanya pemaksaan mekanisme sidang yang menyalahi regulasi organisasi.
Sidang diputus sepihak setelah pemanggilan baru dilakukan sebanyak dua kali, padahal aturan internal mensyaratkan tiga kali pemanggilan yang diabaikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketidakhadiran Prof. Dasaad selalu disertai surat keterangan resmi setelah dirinya mengalami dugaan perundungan di forum pertama, ditambah adanya penolakan pendampingan oleh kuasa hukum serta larangan merekam jalannya persidangan.
Poin kedua menegaskan bahwa laporan yang bersumber dari rekan sejawat tidak memiliki legal standing. Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan menggariskan bahwa aduan pelanggaran disiplin wajib diajukan langsung oleh pasien atau keluarga yang kepentingannya dirugikan.
Ketentuan Pasal 32 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga PERKI 2025 pun mensyaratkan adanya laporan tertulis dari pihak yang berkepentingan.
Menurut dia, kesadaran atas celah hukum ini tercermin dari langkah dr. Munawar yang mengajukan uji materiil Pasal 305 ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 332/PUU-XXIV/2026 demi melegalkan aduan antar-sejawat.
Di sisi lain, enam pasien yang diperiksa penyelidik Bareskrim Polri menyatakan tidak pernah meminta second opinion atas tindakan Prof. Dasaad, keberatan data rekam medis mereka dipakai tanpa izin, serta merasa tertolong selama penanganan pandemi COVID-19.
Poin ketiga mengklarifikasi bahwa enam pasien tersebut merupakan pasien nyata dan bukan fiktif, namun tidak pernah ada satu pun laporan pengaduan yang masuk dari mereka.
Dalam forum 15 Desember 2025, Prof. Dasaad hanya memverifikasi identitas pasien tanpa mengakui adanya pelanggaran etik maupun disiplin, di mana saat ia meminta bukti laporan pasien, respons yang diterima justru berupa bentakan.
TERPOPULER