Tim Hukum Prof Dasaad Bongkar Dalih Dewan Etik PERKI, Sanksi Dinilai Cacat Hukum

Suara.com - Tim hukum Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), yang dikoordinasikan oleh Rustiwahyuni, S.H., menyampaikan bantahan resmi atas hak jawab Ketua Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), dr. Muhammad Munawar, yang dipublikasikan sejumlah media pada 6–7 November 2026.

Tim hukum menilai hak jawab tersebut tidak menjawab substansi persoalan mendasar menyangkut kewenangan kelembagaan, landasan yuridis, ketiadaan aduan dari pasien, hingga hilangnya hak membela diri yang sah bagi Prof. Dasaad.

Rustiwahyuni memaparkan lima poin bantahan utama terhadap langkah yang diambil Ketua Dewan Etik PERKI sebagaimana dimuat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).

Poin pertama menyoroti dalih proses kelembagaan yang dipandang hanya sebagai upaya berlindung di balik nama organisasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ranah penegakan disiplin tenaga medis sepenuhnya berada di bawah wewenang Majelis Disiplin Profesi (MDP).

Sementara itu, aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IDI serta Ortala MKEK secara tegas membatasi peran dewan etik perhimpunan sebatas pada pembinaan dan pengawasan, bukan menggelar sidang kemahkamahan apalagi menjatuhkan sanksi.

Terkait pelaksanaan sidang in absentia yang diakui dr. Munawar, tim hukum menilai hal itu justru membuktikan adanya pemaksaan mekanisme sidang yang menyalahi regulasi organisasi.

Sidang diputus sepihak setelah pemanggilan baru dilakukan sebanyak dua kali, padahal aturan internal mensyaratkan tiga kali pemanggilan yang diabaikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidakhadiran Prof. Dasaad selalu disertai surat keterangan resmi setelah dirinya mengalami dugaan perundungan di forum pertama, ditambah adanya penolakan pendampingan oleh kuasa hukum serta larangan merekam jalannya persidangan.

Poin kedua menegaskan bahwa laporan yang bersumber dari rekan sejawat tidak memiliki legal standing. Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan menggariskan bahwa aduan pelanggaran disiplin wajib diajukan langsung oleh pasien atau keluarga yang kepentingannya dirugikan.

Ketentuan Pasal 32 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga PERKI 2025 pun mensyaratkan adanya laporan tertulis dari pihak yang berkepentingan.

Menurut dia, kesadaran atas celah hukum ini tercermin dari langkah dr. Munawar yang mengajukan uji materiil Pasal 305 ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 332/PUU-XXIV/2026 demi melegalkan aduan antar-sejawat.

Di sisi lain, enam pasien yang diperiksa penyelidik Bareskrim Polri menyatakan tidak pernah meminta second opinion atas tindakan Prof. Dasaad, keberatan data rekam medis mereka dipakai tanpa izin, serta merasa tertolong selama penanganan pandemi COVID-19.

Poin ketiga mengklarifikasi bahwa enam pasien tersebut merupakan pasien nyata dan bukan fiktif, namun tidak pernah ada satu pun laporan pengaduan yang masuk dari mereka.

Dalam forum 15 Desember 2025, Prof. Dasaad hanya memverifikasi identitas pasien tanpa mengakui adanya pelanggaran etik maupun disiplin, di mana saat ia meminta bukti laporan pasien, respons yang diterima justru berupa bentakan.

Tim hukum mengungkap bahwa sebelum Surat Keputusan (SK) tertanggal 21 Januari 2026 diterbitkan, Dewan Etik PERKI telah beraudiensi dengan MDP dan pihak MDP menyatakan tidak ada pelanggaran disiplin.

SK penjatuhan sanksi tersebut tidak pernah diserahkan langsung kepada Prof. Dasaad dan baru terungkap sebagai alat bukti pihak Tergugat dalam sengketa di PTUN Jakarta pada Mei 2026.

Penolakan sertifikat kompetensi tambahan (Serkom KT Intervensi) baru dikeluarkan Ketua Kolegium JPD pada 15 Juni 2026 setelah permohonan dibiarkan menggantung selama delapan bulan.

Poin keempat menyoroti hilangnya hak pembelaan yang berganti menjadi dugaan perundungan dan ancaman pemutusan karier dalam forum 15 Desember 2025.

Ancaman tersebut terealisasi lewat terbitnya SK rekomendasi penolakan sertifikat kompetensi tambahan serta pencabutan sertifikat kompetensi spesialis jantung yang mengancam izin praktik medis Prof. Dasaad.

Pembelaan objektif justru diperoleh dari PB IDI dan MKEK setelah berkas dilimpahkan ke organisasi induk pada Juli 2026 melalui mekanisme yang transparan.

Saat ini, dugaan penyalahgunaan wewenang dan niat jahat (mens rea) di balik penerbitan SK tersebut tengah diproses melalui penyelidikan di Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan perundungan, pencemaran nama baik, dan pengancaman.

Poin kelima membeberkan pola penghambatan karier akademik dan klinis Prof. Dasaad yang sudah berlangsung sejak 2016 dan 2021 terkait pengurusan Serkom KT Intervensi.

Sejak November 2025, materi dugaan pelanggaran etik juga disebarkan ke sejumlah grup percakapan digital perhimpunan yang mengarah pada praktik trial by publication sementara Prof. Dasaad dikeluarkan dari grup, yang dinilai berpotensi melanggar UU ITE.

Rekam jejak Prof. Dasaad sebagai lulusan berpredikat summa cum laude dan dokter Indonesia pertama berizin praktik kardiologi intervensi di Australia serta negara Persemakmuran justru tidak pernah diakomodasi sebagai pembicara ilmiah PERKI sejak 2001.

Karya ilmiahnya dalam lifestyle medicine untuk pasien jantung koroner beserta position paper bertanggal 14 Januari 2026 sama sekali tidak pernah diuji secara keilmuan.

Legalitas langkah Dewan Etik PERKI semakin dipersoalkan menyusul keluarnya Surat PB IDI dan MKEK Nomor 2218/PB/A.2/10/2026 tanggal 19 Oktober 2026 yang menyatakan perkara tersebut telah kedaluwarsa, sekaligus menegaskan batasan fungsi dewan etik perhimpunan yang murni membina dan mengawasi.

Masih dalam keterangan tim hukum, Ketua Umum PB IDI, Dr. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes., menilai tindakan yang diambil dr. Munawar tidak sejalan dengan sumpah dokter, KODEKI, AD/ART IDI, serta Ortala MKEK, dan dinilai berpotensi melampaui kewenangan (abuse of power).

Pada 5 Mei 2026, Ketua MDP juga telah menegaskan untuk kedua kalinya bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran disiplin maupun aduan pasien, sehingga tudingan overtreatment yang pada dasarnya merupakan ranah disiplin gugur dengan sendirinya sebelum menyentuh aspek etik.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengaduan terkait pelanggaran disiplin profesi diajukan oleh pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan.

Pengaduan itu ditujukan kepada MDP, sehingga Dewan Etik PERKI tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran disiplin.