- DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Senayan, Kamis (19/11/2026).
- Pengesahan undang-undang tersebut mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
- ICW melontarkan kritik keras dan menilai undang-undang tersebut palsu karena menghilangkan pasal penambahan harta tidak wajar.
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan.
Langkah ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak regulasi tersebut pertama kali dikaji pada 2008.
Namun, euforia parlemen yang merayakan percepatan pengesahan ini berbanding terbalik dengan reaksi keras koalisi masyarakat sipil.
Sejumlah pegiat antikorupsi, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), justru melontarkan kritik pedas dan menyebut produk legislasi yang baru diketok tersebut sebagai aturan palsu yang telah dilucuti taringnya.
Berikut rangkuman silang pendapat dan poin krusial di balik pengesahan UU Perampasan Aset:
Suara Senayan: Penantian 18 Tahun dan Paradigma Baru
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa regulasi anyar ini membawa transformasi besar dalam wajah penegakan hukum di Tanah Air.
Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyatakan aturan ini dirancang guna memprioritaskan pemulihan kerugian ekonomi yang diderita negara maupun masyarakat.
Sebelum paripurna dimulai, politisi Partai Gerindra itu menekankan urgensi perampungan regulasi tersebut.
"Insyaallah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Saat menyampaikan laporan di mimbar sidang, Habiburokhman kembali menggarisbawahi pergeseran fokus sanksi pidana.
"Pertama-tama kita perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan. Karena memang sudah 18 tahun, ini diusulkan sejak awal, 18 tahun yang lalu. Dan sudah satu tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III, tepatnya sejak Agustus 2025," ujar dia.
![Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/20/74216-rapat-paripurna-dpr-ruu-perampasan-aset-uu-perampasan-aset.jpg)
Ia menambahkan bahwa orientasi hukum modern kini menuntut pengembalian aset jarahan.
"Bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban," katanya.
Senada, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyambut positif kesepakatan bulat lintas fraksi.
"Alhamdulillah, hari ini dalam pembicaraan tingkat II di rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset yang sudah lama menjadi ekspektasi masyarakat akhirnya disahkan," ujar Rudianto di Kompleks Parlemen.
Momen Ketok Palu Puan Maharani
Pengesahan regulasi bersejarah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Di hadapan forum sidang paripurna dan perwakilan pemerintah, Puan melontarkan pertanyaan penentu.
"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
Persetujuan itu pun disambut seruan aklamasi peserta rapat.
"Setuju," jawab forum paripurna, yang seketika disusul ketukan palu sidang.
Habiburokhman mengklaim seluruh perumusan pasal telah melalui uji publik ekstensif.
"RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan," demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.
Mengapa Dicap UU Palsu?
Meski parlemen mengklaim regulasi ini adalah kemenangan rakyat, Koalisi Advokasi Perampasan Aset dan ICW justru membunyikan alarm bahaya. Mereka menilai draf akhir yang disahkan diam-diam mengebiri substansi paling mendasar dalam memburu harta koruptor kakap.
Kepala Divisi atau Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, secara terbuka menyebut produk hukum tersebut sebagai bentuk pembajakan terhadap agenda pemberantasan korupsi.
"Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar," tegas Ibrahim dalam keterangan resminya.
![MenPAN-RB Rini Widyantini (kanan) menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/20/44198-rapat-paripurna-dpr-ruu-perampasan-aset-uu-perampasan-aset-rini-widyantini.jpg)
Ada dua substansi utama yang dinilai ICW sengaja dihilangkan oleh DPR, salah satunya delik penambahan harta kekayaan yang tidak wajar.
"Poin-poin utama yang kita anggap bermasalah yang harus sebenarnya masuk ya di dalam perumusan undang-undang perampasan aset adalah sehubungan dengan illicit enrichment penambahan harta kekayaan yang tidak wajar yang pada saat ini menjadi permasalahan ketimpangan ekonomi kita," beber Ibrahim, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan.
Ketidakhadiran pasal illicit enrichment dinilai membuat aparat penegak hukum tetap kesulitan menyita aset fantastis milik pejabat publik yang profil kekayaannya tidak sejalan dengan pendapatan resmi mereka.
"Bahkan, DPR sendiri mengabaikan apa yang diminta oleh KPK untuk menetapkan norma illicit enrichment sebagai bagian daripada undang-undang ini," ucap dia.
Sorotan Batas Sita Aset dan Skandal Nir-Transparansi
Selain pengabaian norma pembuktian harta tak wajar, koalisi masyarakat sipil turut menyoroti lonjakan batas nilai minimal aset yang dapat disita lewat jalur perdata atau non-conviction based asset forfeiture (NCB).
Angka ambang batas perampasan tanpa putusan pidana yang semula dirancang menyasar aset mulai Rp100 juta dikabarkan melonjak hingga minimal Rp1 miliar.
Kenaikan batas tersebut dikhawatirkan meloloskan banyak tindak pidana kerah putih bernilai ratusan juta rupiah dari jerat penyitaan kilat.
Proses pengesahan yang dikebut mendadak pada pertengahan November, padahal awalnya ditargetkan tuntas pertengahan Desember, juga dinilai melanggar prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation).
Dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) maupun draf hasil Tim Perumus hingga detik-detik akhir pengetokan palu tidak dapat diakses secara leluasa oleh publik lewat saluran resmi parlemen, memicu dugaan adanya kompromi politik demi mengamankan kepemilikan aset masa lalu.