Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal

Pebriansyah Ariefana

Jum'at, 20 November 2026 | 13:06 WIB
Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal
Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman (Suara.com/Dea)
baca 10 detik
  • Boyamin Saiman menilai pembuktian terbalik belum menonjol demi mengoptimalkan pemulihan aset kejahatan.

  • MAKI menyiapkan gugatan ke MK setelah regulasi diundangkan serta menyoroti absennya pembatasan uang kartal.

  • DPR menolak konsep illicit enrichment karena pertimbangan HAM, sifat hukum acara, dan masa berlaku 12 bulan.

Suara.com - Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai mekanisme pembuktian terbalik belum menonjol dalam UU Perampasan Aset, padahal aturan tersebut kunci untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan. Kritikan ini muncul sehari setelah DPR mengesahkan beleid tersebut dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis, 19 November 2026.

Sorotan MAKI menyoroti celah antara harapan pemulihan kekayaan negara dan isi aturan yang dinilai terlalu kaku. Di sisi lain, Komisi III DPR justru menolak memasukkan konsep illicit enrichment dengan alasan HAM dan sifat hukum formil undang-undang.

Perbedaan pandangan ini membuat efektivitas pemulihan aset tetap menjadi perdebatan bahkan sebelum aturan berjalan penuh. Pasalnya, Pasal 74 menetapkan UU Perampasan Aset baru berlaku 12 bulan sejak diundangkan dan menunggu pembentukan dua badan oleh Presiden.

MenPAN-RB Rini Widyantini (depan, kiri) menyerahkan pendapat akhir pemerintah atas RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (belakang, kiri) dan Sari Yuliati (kedua kanan) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]
MenPAN-RB Rini Widyantini (depan, kiri) menyerahkan pendapat akhir pemerintah atas RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (belakang, kiri) dan Sari Yuliati (kedua kanan) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]

“Saya masih kecewa sih, karena rohnya perampasan aset itu kan di pembuktian terbalik. Nah, itu belum terlalu menonjol,” ujar Boyamin dalam dialog bersama Pro 3 RRI, Jumat (20/11/2026).

Mekanisme ini memberi ruang bagi pemilik harta untuk membuktikan keabsahan asal-usul kekayaan mereka. Jika pemilik sanggup menunjukkan bukti bahwa hartanya halal, aset tersebut bisa kembali ke tangan mereka.

Langkah awal yang paling tepat menurut Boyamin ialah membekukan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Cara ini mencegah harta berpindah tangan sebelum pembuktian berjalan, berbeda dengan perampasan langsung tanpa ruang pembuktian.

Minimnya penonjolan mekanisme tersebut membuat efektivitas regulasi patut dikaji ulang. Boyamin juga melihat ada sejumlah pembatasan yang melemahkan daya pukul aturan ini dalam memberantas korupsi.

“Kalau nyawa pertama pembuktian balik. Nyawa kedua Undang-Undang Perampasan Aset adalah membatasi penarikan uang kartal,” ucapnya.

“Undang-Undang Perampasan Aset akan bermakna kalau dua nyawa ini ada. Nah, ternyata dua-duanya enggak ada, cuman mengatur yang sifatnya malah rigid banget.”

baca juga

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menerangkan alasan tidak dimasukkannya konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak sah yang tak dapat dijelaskan asal-usulnya. Isu ini memicu pro dan kontra baik di tengah masyarakat maupun kalangan pakar.

DPR menelaah praktik konsep tersebut di berbagai negara sebelum mengambil keputusan. Hasil kajian itu menjadi pertimbangan Komisi III dalam menyusun substansi undang-undang.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Kami juga melakukan perbandingan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment.”

Habiburokhman menambahkan bahwa konsep tersebut tidak diterapkan di Inggris dan pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi Jerman. Penilaian itu berkaitan dengan anggapan bahwa illicit enrichment bertentangan dengan hak asasi manusia.

Selain isu HAM, Habiburokhman menyebut UU Perampasan Aset merupakan undang-undang formil. Aturan ini mengatur hukum acara atau tata cara, bukan norma materiil yang memuat ketentuan penghukuman.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:12 WIB

Disahkan DPR Tapi Dicap Palsu, 5 Poin Panas Polemik UU Perampasan Aset

Disahkan DPR Tapi Dicap Palsu, 5 Poin Panas Polemik UU Perampasan Aset

News | Jum'at, 20 November 2026 | 06:49 WIB

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Terkini

Apakah PS4 Bisa Main GTA 6? Cek Harga dan Perangkat yang Dibutuhkan

Apakah PS4 Bisa Main GTA 6? Cek Harga dan Perangkat yang Dibutuhkan

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 13:08 WIB

Kemensos Jalin Kolaborasi, Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim

Kemensos Jalin Kolaborasi, Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:07 WIB

Pembangkit Energi Terbarukan Harus Diimbangi Kesiapan Jaringan Transmisi

Pembangkit Energi Terbarukan Harus Diimbangi Kesiapan Jaringan Transmisi

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 13:06 WIB

Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal

Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:06 WIB

Status BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif padahal Sudah Resign? Ini Cara Mengatasinya

Status BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif padahal Sudah Resign? Ini Cara Mengatasinya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 13:03 WIB

49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan

49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan

Sumbar | Jum'at, 20 November 2026 | 13:02 WIB

Kisah Haru Muhammad Aidil yang Donorkan Organ Bantu Selamatkan 10 Nyawa

Kisah Haru Muhammad Aidil yang Donorkan Organ Bantu Selamatkan 10 Nyawa

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 13:00 WIB

Review Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Brutalnya Arena Ke-50

Review Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Brutalnya Arena Ke-50

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 13:00 WIB

Jakarta Masih Rawan Banjir, Lima Sungai Dinormalisasi dan 1.200 Pompa Disiagakan

Jakarta Masih Rawan Banjir, Lima Sungai Dinormalisasi dan 1.200 Pompa Disiagakan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:54 WIB

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

Sumbar | Jum'at, 20 November 2026 | 12:54 WIB

×