-
Boyamin Saiman menilai pembuktian terbalik belum menonjol demi mengoptimalkan pemulihan aset kejahatan.
-
MAKI menyiapkan gugatan ke MK setelah regulasi diundangkan serta menyoroti absennya pembatasan uang kartal.
-
DPR menolak konsep illicit enrichment karena pertimbangan HAM, sifat hukum acara, dan masa berlaku 12 bulan.
Suara.com - Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai mekanisme pembuktian terbalik belum menonjol dalam UU Perampasan Aset, padahal aturan tersebut kunci untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan. Kritikan ini muncul sehari setelah DPR mengesahkan beleid tersebut dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis, 19 November 2026.
Sorotan MAKI menyoroti celah antara harapan pemulihan kekayaan negara dan isi aturan yang dinilai terlalu kaku. Di sisi lain, Komisi III DPR justru menolak memasukkan konsep illicit enrichment dengan alasan HAM dan sifat hukum formil undang-undang.
Perbedaan pandangan ini membuat efektivitas pemulihan aset tetap menjadi perdebatan bahkan sebelum aturan berjalan penuh. Pasalnya, Pasal 74 menetapkan UU Perampasan Aset baru berlaku 12 bulan sejak diundangkan dan menunggu pembentukan dua badan oleh Presiden.
![MenPAN-RB Rini Widyantini (depan, kiri) menyerahkan pendapat akhir pemerintah atas RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (belakang, kiri) dan Sari Yuliati (kedua kanan) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/20/18127-rapat-paripurna-dpr-ruu-perampasan-aset-uu-perampasan-aset-rini-widyantini-dan-puan-maharani.jpg)
“Saya masih kecewa sih, karena rohnya perampasan aset itu kan di pembuktian terbalik. Nah, itu belum terlalu menonjol,” ujar Boyamin dalam dialog bersama Pro 3 RRI, Jumat (20/11/2026).
Mekanisme ini memberi ruang bagi pemilik harta untuk membuktikan keabsahan asal-usul kekayaan mereka. Jika pemilik sanggup menunjukkan bukti bahwa hartanya halal, aset tersebut bisa kembali ke tangan mereka.
Langkah awal yang paling tepat menurut Boyamin ialah membekukan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Cara ini mencegah harta berpindah tangan sebelum pembuktian berjalan, berbeda dengan perampasan langsung tanpa ruang pembuktian.
Minimnya penonjolan mekanisme tersebut membuat efektivitas regulasi patut dikaji ulang. Boyamin juga melihat ada sejumlah pembatasan yang melemahkan daya pukul aturan ini dalam memberantas korupsi.
“Kalau nyawa pertama pembuktian balik. Nyawa kedua Undang-Undang Perampasan Aset adalah membatasi penarikan uang kartal,” ucapnya.
“Undang-Undang Perampasan Aset akan bermakna kalau dua nyawa ini ada. Nah, ternyata dua-duanya enggak ada, cuman mengatur yang sifatnya malah rigid banget.”
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menerangkan alasan tidak dimasukkannya konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak sah yang tak dapat dijelaskan asal-usulnya. Isu ini memicu pro dan kontra baik di tengah masyarakat maupun kalangan pakar.
DPR menelaah praktik konsep tersebut di berbagai negara sebelum mengambil keputusan. Hasil kajian itu menjadi pertimbangan Komisi III dalam menyusun substansi undang-undang.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Kami juga melakukan perbandingan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment.”
Habiburokhman menambahkan bahwa konsep tersebut tidak diterapkan di Inggris dan pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi Jerman. Penilaian itu berkaitan dengan anggapan bahwa illicit enrichment bertentangan dengan hak asasi manusia.
Selain isu HAM, Habiburokhman menyebut UU Perampasan Aset merupakan undang-undang formil. Aturan ini mengatur hukum acara atau tata cara, bukan norma materiil yang memuat ketentuan penghukuman.
“Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil. Undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara,” ujarnya.
“Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini.”
Berdasarkan Pasal 74, undang-undang ini baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan. Penerapannya juga bergantung pada terbentuknya badan pengelola aset serta badan pengawas perampasan dan pengelolaan aset yang dibentuk Presiden.
MAKI juga berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah undang-undang resmi diundangkan. Langkah tersebut disiapkan untuk menguji substansi aturan yang dinilai belum optimal.