Ini Aturan Baru Soal Industri Kendaraan Bermotor

Suara.com - Kementerian Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 80/M-IND/PER/9/2014 tentang Industri Kendaraan Bermotor dalam rangka pendalaman dan pengembangan manufaktur industri kendaraan bermotor.

"Peraturan tersebut juga bertujuan meningkatkan investasi di bidang manufaktur kendaraan bermotor, mulai dari pembuatan komponen di dalam negeri untuk menghasilkan kendaraan bermotor yang berdaya saing global," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenperin Hartono melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Peraturan tersebut juga mendukung pengembangan dan pendalaman struktur industri kendaraan bermotor dan menciptakan kemandirian industri dalam negeri, maka diatur tingkat keteruraian kendaraan yang diimpor dalam keadaan terurai sama sekali (Completely Knocked down/CKD) dan kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD). Dalam Permenperin tersebut juga dijelaskan mengenai perusahaan industri kendaraan bermotor adalah industri yang didirikan dan dioperasikan di Indonesia yang terdiri dari Industri komponen kendaraan bermotor, industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri kendaraan bermotor khusus, dan industri sepeda motor roda dua dan tiga.

Sedangkan perusahaan Industri komponen kendaraan bermotor wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, KBLI 29300 untuk komponen roda empat atau lebih, KBLI 30912 untuk komponen sepeda motor roda dua dan tiga, KBLI 29100 untuk motor pembakaran dalam dan/atau KBLI 28140 untuk komponen motor pembakaran dalam, transmisi/transaxle.

Sementara untuk industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, wajib memenuhi ketentuan memiliki Izin Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih dengan KBLI 29200, memiliki peralatan produksi untuk membuat karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan memiliki Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) tambahan.

Pada Permenperin dijelaskan pula bahwa industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri kendaraan bermotor khusus wajib memiliki Izin Usaha Industri Kendaraan Bermotor dan bermotor untuk keperluan khusus, surat penetapan Kode Perusahaan dalam rangka kesiapan penerapan NIK.

Selain itu, merek dan atau Perjanjian merek dengan prinsipal yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan merek prinsipal.

"Setiap komponen yang dimanufaktur dalam negeri atau diimpor untuk keperluan produksi Kendaraan Bermotor, harus memenuhi mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku wajib atau standar lainya," ujar Hartono.

Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang diproduksi dalam negeri atau impor dan dipergunakan di jalan umum di wilayah Indonesia wajib dengan sistem kemudi kanan.

Selain itu juga harus dirancang untuk menggunakan bahan bakar dengan minimal Oktan Number 92 bagi kendaraan bermotor dengan motor bekas cetus api, bahan bakar dengan minimal Cetan Number (CN) 51 bagi kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi.

Sedangkan untuk kendaraan roda empat atau lebih yang diproduksi dalam negeri tujuan ekspor atau digunakan untuk keperluak khusus dapat menggunakan sistem roda kemudi kiri.

"Kendaraan bermotor CKD digunakan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang terdiri dari, sekurang-kurangnya empat komponen utama kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor roda dua atau tiga yang terdiri dari, enam komponen utama kendaraan bermotor," kata Hartono.

Untuk importasi CKD wajib melalui Surat Rekomendasi Direktur Jenderal dan diterbitkan berdasarkan permohonan perusahaan industri kendaraan bermotor, sedangkan untuk importasi IKD sebagaimana sekurang-kurangnya terdiri dari dua jenis uraian barang.

Perusahaan industri kendaraan bermotor pemegang surat rekomendasi wajib memberikan laporan realisasi impor dan realisasi produksi setiap enam bulan semenjak diterbitkan surat rekomendasi kepada Dirjen dan ditembuskan kepada Dirjen Bea dan Cukai.

Selain itu juga wajib memberikan laporan realisasi pendalaman manufaktur setiap enam bulan sejak diterbitkan surat rekomendasi kepada dirjen dan akan diawasi oleh dirjen.