Dialog dengan Duta Besar Korea Selatan, Moeldoko Kemukakan Mobil Listrik

Suara.com - Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Yang Mulia Park Tae-sung menyambut baik langkah pemerintah Indonesia dalam pengembangan mobil listrik. Beliau menyampaikan dalam dialog bersama Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Dikutip kantor berita Antara dari rilis resmi Staf Kepresidenan RI, menurut Duta Besar Korea Selatan itu, Hyundai Group sebagai perusahaan otomotif asal Korsel menanamkan modal sebesar 1,5 miliar dolar AS atau setara Rp21,8 triliun, untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi di kawasan Asia Pasifik.

Yang Mulia Park Tae-sung menyampaikan investasi ini ditujukan untuk pengembangan pabrik baru yang terbagi dalam dua tahap. Yaitu:

1. Tahap pertama dikerjakan periode 2019-2021, Hyundai fokus pada investasi pabrik dengan tujuan pasar ekspor setidaknya 50 persen dari total produksi.
2. Tahap tahap kedua periode 2022-2030, Hyundai akan fokus mengembangkan pabrik mobil listrik, pabrik transmisi, pusat penelitian dan pengembangan, pusat pelatihan, dan produksi Hyundai Motor.

"Sehingga kami sangat butuh infrastruktur dan berbagai pembangunan sistem, aturan dan teknologi. Ini butuh kerja sama yang baik. Kami juga akan pastikan Hyundai memajukan lokal konten Indonesia," ucap Bapak Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah serius dalam mengembangkan ekosistem mobil listrik di tanah air, untuk efisiensi dan perbaikan lingkungan.

"Pemerintah concern terhadap pengembangan mobil listrik karena sangat baik dari sisi efisiensi dan perbaikan lingkungan," demikian ungkap Moeldoko saat berdialog dengan Yang Mulia Duta Besar Korea Selatan Park Tae-sung.

Moeldoko mengatakan pembentukan ekosistem mobil listrik di Indonesia saat ini terus berjalan. Selain dengan menciptakan perintisan pasar melalui penggunaan mobil listrik untuk keperluan dinas di kementerian dan lembaga, pemerintah juga memulai pembangunan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Dia menyampaikan penggunaan mobil listrik di lingkungan kementerian dan lembaga melalui program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Pada Maret 2021, KSP bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) selaku leading sector program KBL-BB telah menyosialiasikan program tersebut. Sementara, Kementerian Perhubungan telah menyusun Peta Jalan Kendaraan Operasional K/L dan Angkutan Umum dari Kendaraan ICE (Internal Combustion Engine) ke KBL BB.

Di sisi lain, Kementerian ESDM bersama dengan PT PLN (Persero) menjadi tulang punggung dalam memastikan pembangunan infrastruktur pendukung (SPKLU) dapat sejalan dengan roadmap yang disusun oleh Kemenhub.

Tercatat hingga April 2021 telah dibangun 112 unit charging station pada 83 lokasi. Selain itu PLN juga sudah menyiapkan berbagai stimulus untuk dapat meningkatkan minat pasar untuk menggunakan KBL BB.

Moeldoko menjelaskan, KSP bertugas untuk memastikan program-program tersebut berjalan.

"Kami mengoordinasikan sinergi lintas kementerian dan rutin melakukan rapat secara maraton untuk menindaklanjuti perkembangan mobil listrik ini," jelas Kepala Staf Kepresidenan.