alexametrics

PPnBM Emisi Bisa Menjadi Lompatan Beralih Gunakan Kendaraan Listrik

RR Ukirsari Manggalani
PPnBM Emisi Bisa Menjadi Lompatan Beralih Gunakan Kendaraan Listrik
Sejumlah pengendara mobil dan motor antre untuk mengikuti uji emisi gas buangan di kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sebagai ilustrasi PPnBM emisi [ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah]

Ketentuan PPnBM disahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, diundangkan 16 Oktober 2019, berlaku 16 Oktober 2021.

Suara.com - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru berdasarkan emisi yang dihasilkan, rencananya diberlakukan mulai 16 Oktober. Terasa mendadak karena industri otomotif Tanah Air baru bangkit setelah kondisi pandemi COVID-19, aturan ini sudah dirumuskan dua tahun lalu.

Dikutip dari kantor berita Antara, pasar mobil baru domestik yang kembali marak berkat insentif diskon PPnBM dari pemerintah dikhawatirkan akan surut lagi saat PPnBM emisi diberlakukan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai bahwa skema PPnBM emisi bisa membuat konsumen kaget atas lonjakan harga yang terlampau besar. Pihak ini menyarankan PPnBM emisi diterapkan bertahap.

Suasana di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD, Tangerang, Banten (18/7).  [Suara.com/Arief Hermawan P]
Suasana di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Sebagai ilustrasi barometer penjualan produk kendaraan bermotor Indonesia [Suara.com/Arief Hermawan P]

Terlebih jika ketentuan itu nanti membuat 29 model mobil baru, yang selama ini mendapatkan relaksasi PPnBM, harganya akan melonjak pada awal 2022 akibat PPnBM emisi.

Baca Juga: Renault Twingo Urban Night Limited Edition, Hadir dalam Versi Mobil Listrik dan ICE

Sebagian pabrikan merespons rencana penerapan PPnBM emisi dengan santai, memilih mempelajari dulu dan mengetes ulang emisi sejumlah model kendaraannya untuk mengetahui apakah memungkinkan mendapatkan insentif atau tidak.

PPnBM berdasarkan emisi gas buang kendaraan ini bukan ketentuan yang tiba-tiba. Ketentuan itu telah disahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, yang diundangkan pada 16 Oktober 2019, dan diputuskan berlaku dua tahun berikutnya, yakni 16 Oktober 2021.

Menurut ketentuan itu, PPnBM ditetapkan berdasarkan beberapa golongan jenis kendaraan dan emisi gas buang yang dihasilkan.

Untuk kendaraan dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 15,5 km per L atau tingkat emisi CO2 kurang dari 150 gr per km, dikenakan pajak 15 persen.

Kendaraan mesin diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 17,5 km per L dan emisi CO2 150 gram per km.

Baca Juga: Alumnus Teknik Mesin UGM, Menko Airlangga Hartarto Beri Bantuan Mobil Listrik

Sementara PPnBM 20 persen dikenakan terhadap kendaraan dengan konsumsi bahan bakar 11,5 hingga 15,5 km per L, dengan tingkat emisi CO2 150 - 200 gram per km.

Komentar